Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Sistem Zonasi PPDB SMP di Jepara Bikin Wali Murid Stres Carikan Sekolah

0 427

MURIANEWS.com, Jepara- Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) untuk SMP di Jepara dimulai Senin (17/6/2019) hari ini hingga Rabu (19/6/2019). Dengan sistem zonasi yang diterapkan pemerintah, membuat banyak orang tua yang merasa stres saat mencarikan sekolah buat anak mereka.

Di wilayah Kecamatan kota Jepara, sejumlah SMP dijejali oleh ratusan orang yang antre mendaftarkan sekolah anak mereka. Khususnya di sekolah favorit SMP 1 dan SMP 2, antrean bahkan berlangsung hingga menjelang tengah hari.

Di Kecamatan Kota Jepara, memang ada sejumlah SMP yang berada dalam wilayah berdekatan. Ada SMP 1, SMP2, SMP 3, SMP 4, SMP 5 dan SMP 6. Tiga di antaranya bahkan berada di Desa yang sama, yakni Desa Panggang, Jepara. Masing-masing SMP 2, SMP 5 dan SMP 6.

Situasi ini memang membuat beberapa orang tua merasa bingung, terutama jika dikaitkan dengan sistem zonasi yang saat ini diberlakukan.

Rudin, warga asal Mlonggo, yang selama 5 tahun mengontrak rumah di Perumahan Kuwasharjo Jepara, mengaku stress dengan aturan baru ini.

“Saya KTP di Mlonggo, tapi sudah bertahun-tahun tinggal di Jepara. Anak saya sekolah di SD Mulyoharjo, terus SMP-nya kalau harus di Mlonggo ya jadi menyusahkan juga,” ujarnya, Senin (17/1/2019).

Rudin akhirnya tetap nekat mendaftarkan putrinya di SMP 2 Jepara, dengan risiko bisa kalah bersaing.

Pagi-pagi sekali dirinya mengaku sudah berada di SMP 2 demi untuk bisa menjadi yang paling awal mendaftarkan putrinya. Hal ini juga berlaku untuk banyak orang tua lainya.

Banyak yang mengeluhkan sistem baru ini, saat mereka harus antre, bahkan berjam-jam sebelum loket pendaftaran dibuka.

Di SMP 2 Jepara, menurut informasi menerima 320 orang siswa. Dengan ketentuan yang ada, kesempatan bagi putrinya hanya ada pada kuota 5% bagi pendaftar lintas zonasi.

Jika dikalkulasi, 5% tersebut hanya akan memuat 40 orang siswa saja. Dengan demikian persaingan jelas akan sangat ketat.

“Nilai anak saya sebenarnya lumayan. Namun dengan sistem seperti ini, rasanya tidak benar-benar ada gunanya punya nilai bagus saat akan mencari sekolah yang tepat,” keluhnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pendidikan Jepara Ahmad Efendi menyatakan, kebijakan zonasi yang dikeluarkan pemerintah pusat ini tetap harus dihormati.

Namun, jika akhirnya kebijakan ini membuat tidak nyaman masyarakat, pihaknya tetap menyampaikan aspirasi ini ke Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah agar disampaikan ke pusat.

Perubahan aturan ini menurutnya memang membuat tidak nyaman, dan itu dianggap wajar. Perubahan sistem idealnya memang dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini yang dinilai belum maksimal dilakukan oleh pemerintah.

“Oleh karena itu, kami mendorong semua pemangku kepentingan untuk bisa bersama bekerja keras memberikan penjelasan filosofis dan teknis mengenai perubahan sistem yang terjadi. Ini sangat penting diketahui oleh mayarakat,” ujarnya.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoh

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.