MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Dewan Kritisi Program Penurunan Angka Kemiskinan di Jateng

0 25

MURIANEWS.com, Semarang – Kalangan DPRD Jawa Tengah mengkritisi penggunaan dana APBD Provinsi Jateng tahun 2018 yang dinilai belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Dewan menilai kawasan pedesaan belum sepenuhnya terbebas dari penduduk dengan kondisi miskin.

Salah satu pihak yang mengkritisi hal ini yakni Fraksi PKB DPRD Jateng. Juru Bicara Fraksi PKB, Siti Rosyidah mengatakan jika target penurunan angka kemiskinan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) belum dapat dipenuhi.

Pihaknya menurut dia, masih melihat berbagai program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan di tahun 2018, belum secara keseluruhan mencapai tujuan utama rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

“Yakni peningkatan kesejahteraan rakyat secara efektif,” katanya dalam siara pers yang diterima MURIANES.com.

Meski demikian, FPKB memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian indikator mikro dan makro di setiap urusan pemerintahan daerah.

“Namun demikian, capaian indikator disetiap urusan tersebut ternyata harus terus didorong agar mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi secara signifikan,” tegasnya.

Selain menggunakan indikator garis kemiskinan, kata dia, FPKB juga menggunakan indikator lain untuk memahami kemiskinan.

Antara lain indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin yang dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga, serta kondisi perumahan.

“Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin ini penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran,” sebutnya.

Karakteristik perumahan rumah tangga miskin digambarkan oleh persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dan persentase penggunaan jamban.

“Karena air bersih merupakan barang mewah bagi rumah tangga miskin khususnya yang tinggal di perkotaan,” terangnya.

Selama tahun 2015 hingga 2018 menurut dia, persentase rumah tangga miskin yang mendapatkan akses air bersih cenderung menurun. Meskipun pada tahun 2018 sedikit mengalami peningkatan dari 66,49 persen di tahun 2017 menjadi 68,66 persen.

“Jika dilihat capaiannya, masih ada 31,34 persen rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses air bersih. Artinya penggunaan APBD 2018 belum secara maksimal berupaya mengejar target nasional penggunaan air bersih 100 persen di tahun 2018,” jelasnya.

Data BPS, lanjut dia, juga menunjukkan pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,357, turun 0,021 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018.

“Pada September 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah meliputi 18,65 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah,” bebernya.

Ketua FPKB DPRD Jateng M Hendri Wicaksono menambahkan, seharusnya kinerja APBD 2018 dapat berdampak kuat pada keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan peningkatkan kualitas SDM. “Namun dengan berbagai indikator yang kita kaji, belum sepenuhnya tercapai akibat beberapa hal,” imbuhnya.

Baca: Target Pemprov Jateng Soal Kemiskinan: Tahun 2023 Tinggal 7,88 Persen

Menurut Hendri, hal itu antara lain tidak ada peningkatan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial. Padahal menurut dia, bansos dan hibah telah terbukti memiliki korelasi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

“Selain itu adanya ketidakberimbangan besaran jumlah belanja untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Meimoen menyebut, Pemprov Jateng menargetkan angka kemiskinan turun di angka 7,88 persen pada tahun 2023 mendatang.

Ia menyebut, penurunan angka kemiskinan di Jateng tahun lalu memang tak begitu maksimal. Oleh karenanya dibutuhkan berbagai terobosan untuk menekan angka kemiskinan di provinsi ini.

“Maka dari itu program pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas pemerintah Jateng,” jelasnya.

Lebih lanjut, saat pemerintah provinsi tengah melaksanakan program kroyokan. Program ini diklaim dapat mengentas kemiskinan di Jawa Tengah.

“Kita akan turun. Tiap OPD dan BUMD memiliki satu atau dua desa binaan. Sehingga kemiskinan dapat diatasi,” ujarnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.