Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Nelayan di Pati Berharap Tak Ada Kerusuhan Selama Sengketa Pilpres di MK

MURIANEWS.com, Pati- Front Nelayan Bersatu (FNB) Kabupaten Pati berharap selama proses dan pascaputusan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) tak berujung dengan kerusuhan. Mereka juga mengecam segala bentuk perilaku yang mengarah pada gangguan keamanan di negeri ini pascapemilu.

Para nelayan ini juga menolak keras unjuk rasa anarkis, penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian dan narasi yang membenturkan SARA, serta ajakan intoleransi.

Koordinator FNB Bambang Wicaksana mengatakan, munculnya tindakan yang mengganggu keamanan justru dapat merugikan bangsa, tidak terkecuali nelayan. Pihaknya prihatin atas upaya dari sebagian kelompok yang selalu berupaya melakukan tindakan tidak terpuji dengan memanfaatkan momentum Pemilu.

“Pengerahan massa yang lepas kontrol dan cenderung membuat kerusuhan jangan sampai terjadi lagi, karena rakyat sangat terganggu. Nelayan juga akan terganggu karena kalau kondisi keamanan tidak stabil, maka kesulitan menjual ikan dan mengirim hasil tangkapan ke berbagai daerah,” katanya.

Menurutnya, cara berpikir nelayan selama ini relatif sederhana. Mereka menginginkan hidup tenang dan dapat bekerja dengan lancar dan nyaman.

“Memang kami bekerja di laut, jadi kalau ada kerusuhan tidak langsung terkena dampaknya. Tetapi, dampak buruk itu akan terasa ketika situasi nasional tidak aman. Karena bisa saja TPI bisa jadi tidak beroperasi, sehingga kami tidak dapat menjual ikan,” katanya.

Bambang mengatakan, aparat penegak hukum harus tegas dalam memroses hukum pelaku kerusuhan dan pemecah belah bangsa. Mereka yang terbukti bersalah wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negeri ini.

“Kalau memang ada tuduhan ketidakberesan Pemilu. selayaknya direspon dengan langkah yang tidak melanggar hukum. Ada saluran untuk memroses itu, yakni lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Proses hukum itu juga harus diikuti dan dihormati,” tandasnya.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...