Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Anggota Komisi XI DPR RI Minta Pemerintah Pusat Ubah Aturan Penggunaan Desa Agar Lebih Fleksibel

0 73

MURIANEWS.com, Kudus – Anggota DPR RI Komisi XI Fathan Subchi mengharapkan pemerintah pusat supaya mengubah aturan tentang penggunaan dana desa agar lebih fleksibel. Hal ini dikarenakan, kebutuhan di masing-masing desa berbeda-beda. Dengan demikian program pembangunan di pedesaan lebih maksimal.

“Saat kegiatan sosialisasi pengawasan pengelolaan dana desa di Kudus beberapa waktu lalu. Memang ada usulan dari kepala desa di Kudus untuk mengubah aturan penggunaan dana desanya agar lebih fleksibel,” jelasnya.

Ia mengatakan, ada beberapa faktor yang mendasari usulan tersebut. Seperti ada beberapa desa di kawasan perkotaan yang infrastrukturnya sudah dipenuhi pemerintah kabupaten setempat. Dengan demikian, tidak bisa memaksimalkan penggunaan dana desa

Permasalahan serupa tentunya tidak hanya dialami beberapa desa di Kabupaten Kudus. Melainkan di daerah lain yang berada di kawasan perkotaan lainnya.

“Di antaranya, sejumlah desa di Kota Pekalongan, Batang dan Samarinda maupun kota-kota besar lainnya yang infrastrukturnya sudah dipenuhi pemda setempat,” ujarnya.

Fathan mengakui hal itu memang belum ada pembahasan di tingkat DPR, terutama di Komisi XI DPR RI. Akan tetapi pihaknya akan memanggil Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa untuk membahas tentang kemungkinan mengubah keputusan menteri terkait penggunaan dana desanya agar lebih fleksibel.

“Komisi XI juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan sebagai penyalur awal dana desa terkait hal serupa,” katanya.

Apabila ada aturan khusus untuk desa yang luas wilayahnya sedikit dan infrastrukturnya dipenuhi pemda setempat. Maka tentunya bisa menekan peluang terjadinya sisa lebih penggunaan anggaran dan penggunaan anggarannya juga lebih tepat sasaran

“Jika penggunaan dana desa sebelumnya menitik beratkan infrastruktur, selanjutnya bisa diubah untuk menitikberatkan bidang lain, seperti ekonomi maupun keagamaan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Kiswo mengakui tahun sebelumnya memang ada desa di Kudus yang tidak bisa memanfaatkan dana desa secara maksimal. Karena harus pengembalikan ke kas negara karena terbentur peraturan pemerintah desa.

“Desa yang infrastrukturnya tercukupi, seharusnya diberi keleluasaan tidak diatur dengan rumit,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap pemerintah mengeluarkan regulasi khusus yang memberikan keleluasaan pemerintah desa tertentu. “Hal tersebut terpenting dana desa bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan desa untuk jangka panjang,” pungkasnya.

 

Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.