Kamis, 28 Maret 2024

Pemuka Agama di Kudus Sepakat Tolak People Power

Anggara Jiwandhana
Rabu, 15 Mei 2019 11:09:44
Ilustrasi
MURIANEWS.com, Kudus – Para pemuka agama di Kabupaten Kudus mulai angkat bicara dan sepakat untuk menolak gerakan people power pada hasil Pemilu 2019. Mereka mengaggap gerakan tersebut memecah-belah bangsa Indonesia. Ketua Asosiasi Pendeta Kabupaten Kudus, Sriyono mengatakan, pihaknya menolak adanya people power. Menurutnya hal tersebut bisa mengganggu kondusifitas di masyarakat. “Saya dengan tegas menolak adanya people power pada Pemilu 2019 ini,” katanya. Untuk itu, ia mengajak semua jemaat di Kudus untuk bisa lebih bijak dalam bersikap. Terutama dalam menanggapi hasil pemilu 2019. Hal senada juga diungkapkan Pimpinan Ponpes Nashrul Ummah Mejobo Kudus KH. Supriyono. Pihaknya juga menyatakan tidak sepakat dengan gerakan people power yang mulai menyeruak pada Pemilu 2019 ini. “Gerakan tersebut sebaiknya tak dilakukan,” ucapnya. [caption id="attachment_164644" align="aligncenter" width="720"] Ketua asosiasi Pendeta Kabupaten Kudus, Supriyono saat memberikan keterangan terkait People Power di Kudus (MURIANEWS.com/Anggara Jiwandhana)[/caption] Ia menilai gerakan yang dimunculkan oleh sejumlah pihak tersebut bisa menggiring opini sebagian dari masyarakat yang kecewa terhadap hasil yang ada. Dan pada akhirnya bisa memecah belah bangsa Indonesia. “Kami jelas tak ingin hal tersebut terjadi,” ucapnya. Ia pun berharap masyarakat bisa sabar dan menyerahkan sepenuhnya hasil kepada KPU. Hal tersebut bertujuan untuk menghormati regulasi yang ada. Soal pelanggaran seputaran pemilu, Supri merasa hal tersebut sudah ditangani dengan baik oleh Bawaslu, kepolisian, dan lembaga kontrol independen lainnya. “Upaya yang bersifat menekan KPU untuk mengubah dan mendikte adalah upaya yang tidak dibenarkan. Dan itu bertentangan dengan hukum yang ada," ucapnya. Para kolega pun akan dikoordinasikan. Selain dengan pengurus pondok pesantren lainnya, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Jam'iyyah NU dan banomnya. Agar bisa memberikan pemahaman kebawah supaya bisa legowo terhadap hasil putusan pemilu yang diumumkan pada 22 Mei nanti. “Bagaimanapun hasilnya nanti, hormati pemerintah, aparat kepolisian, penyelenggaraan pemilu, pengawas pemilu dan semua yang bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan kewenangan,” tandasnya Sementara itu, Ketua GP Ansor Kabupaten Kudus Muhammad Sarmanto Hasyim menambahkan, pihaknya juga dengan tegas menolak isu gerakan people power. Menurutnya gerakan tersebut seharusnya tak terjadi di Kudus. "Kami menolak hal itu," tegasnya. Pihaknya pun menegaskan Ansor dan Banser merupakan organisasi yang taat dengan aturan yang ada di Indonesia. Pihaknya tak akan terpengaruh dalam hal ini. "Kami harap masyarakat juga tidak terpengaruh," tandasnya.   Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Supriyadi

Baca Juga

Komentar