Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Wabup Pastikan Layanan Lapor Tamzil Tak Akan Kurangi Intensitas Sidak

0 102

MURIANEWS.com, Kudus – Wakil Bupati Kudus, HM Hartopo memastikan layanan Lapor Tamzil tak akan mengurangi intensitas sidaknya di organisasi pemerintahan yang dirasa perlu ditata. Menurutnya, sidak merupakan tugas pokok yang tak bisa ditinggalkan. Dengan begitu internal pemerintahan bisa tertata.

“Saya tetap melakukan kunjungan ke organisasi pemerintah atau lini pemerintahan manapun yang dikeluhkan warga,” kata Hartopo saat ditemui di seputaran Pendopo Kabupaten Kudus.

Hartopo menyebutkan, Lapor Tamzil sebenarnya sangat membantu. Namun, pihaknya tidak ingin aduan-aduan tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Mengingat yang pertama kali menerima dan menanggapi keluhan adalah pihak Dinas Kominfo yang kemudia diajukan pada bupati dan wakil, beserta OPD terkait.

“Laporan hanya akan jadi laporan jika tidak ditindaki, karena itu saya akan tetap turun ke lapangan untuk memantau,” tegasnya.

Hanya, pihaknya akan mengurangi intensitas kunjungan dadakannya selama bulan puasa. Sidak akan dilakukan jika keadaan lapangan dirasa perlu untuk disidak.

“Tetap sidak, jika keadaan dirasa mendesak,”  ucapnya.

Terbaru, Wabup yang dikenal tidak pernah berkompromi dalam hal kedisiplinan tersebut mengunjungi Pasar Rakyat dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kudus. Hanya, kunjungannya berupa pemantauan aktivitas saja.

Beberapa PR pun didapatkan dari Hartopo. Untuk PDAM, Hartopo mengharapkan kenaikan profit, mengingat jumlah pelanggan terus bertambah. Sedang untuk Pasar Rakyat, Hartopo membebankan penggunaan lapak dan kios harus sudah terlaksana pada lebaran mendatang.

“Maing-masing OPD punya PR masing-masinng,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Kudus, HM Hartopo memang kerap melakukan sidak dadakan pagi hari di lingkungan OPD dan kerap memergoki beberapa pegawai telambat apel ataupun tidak mengikuti apel. Alhasil, pihak terkait mendapat teguran dan wajib membuat nota dinas terkait kedisiplinan.

Sanksi tegas berupa diberhentikan juga akan diterapkan jika pegawai pemerintahan, melanggar kedisiplinan berat sebanyak dua sampai tiga kali. Dengan rincian, dua kali peringatan untuk pegawai honorer dan tiga kali untuk pegawai negeri sipil.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.