MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Kemungkinan Besar THR PNS di Jepara Tak Bisa Cair Bulan Ini

0 281

MURIANEWS.com, Jepara – THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini sudah diimpikan bisa segera diterimakan. Namun di Kabupaten Jepara, masalah ini tampaknya masih harus menunggu hasil konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) RI.

Pemerintah Pusat sendiri menginstruksikan agar paling lambat 24 Mei 2019 ini, THR untuk ASN sudah dibagikan. Namun Pemkab Jepara belum berani memastikan kapan THR yang dimaksud akan dibagi.

Sekda Jepara Edi Sujatmiko, menyampaikan penjelasan mengenai hal ini Senin (13/5/2019).Masalahnya bersumber dari keharusan adanya Peraturan daerah (Perda) untuk membayar THR ini.

Sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Perda itu harus ada.

Padahal untuk menyusun sebuah Perda butuh waktu yang tidak cepat. Dengan dead line tanggal 24 Mei 2019 sudah harus dibagikan, maka hal itu bisa dikatakan mustahil. Dalam situasi normal, Perda dibuat melalui proses panjang selama berbulan-bulan.

“Karena itulah mengapa akhirnya kami harus melakukan konsultasi dengan Kemenpan soal ini. Kalau Perda-nya belum ada bagaimana? Apakah boleh dibagikan. Keliru apa tidak. Kalau tidak, terus bagaimana?, inilah yang harus ditanyakan ke Kemenpan,” tegas Sekda Jepara, Edi Sujatmiko.

Penyusunan Perda didahului dengan kesepakatan bersama antara eksekutif pemkab dan dewan perwakilan rakkyat daerah (DPRD) untuk memasukkannya dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda sendiri disusun sebelum tahun anggaran berjalan.

Baca: Pemkab Jepara Jadi Galau Cairkan THR PNS, Ini Penyebabnya

Sehingga Propemperda tahun 2019 ini sebelumnya telah ditetapkan pemkab bersama DPRD, dalam rapat paripurna DPRD, sebelum akhir tahun lalu. Dalam kondisi tertentu, Propemperda bisa dirubah, semisal ada rancangan perda yang mendesak untuk dibahas.

Maka untuk membuat Perda THR, setidaknya dibutuhkan 3 kali rapat paripurna DPRD. Pertama, eksekutif harus meminta DPRD menjadwalkan rapat paripurna Perubahan Propemperda. Kemudian digelar Paripurna penyampaian Ranperda THR. Lalu, digelar Rapat Paripurna penetapan Perda THR.

“Dalam proses tiga Rapat Paripurna tersebut, tentu juga ada pembahasan-pembahasan yang harus dilakukan oleh Eksekutif Pemkab dan DPRD. Tentu ini memakan waktu panjang. Karena untuk menjadwalkan semua itu pun, DPRD masih harus ada rapat internal yang dilakukan Badan Musyawarah untuk menjadwalkannya,” tandasnya.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.