MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Selama 2019, Sudah 4 PNS di Pemprov Jateng Dipecat

0 146

MURIANEWS.com, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memastikan akan menegakkan disiplin terhadap seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup kerjanya. Bahkan, ASN yang melakukan pelanggaran berat, tak segan-segan akan dilakukan sanksi berupa pemecetan.

Sementara ASN yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan, serta kemudahan dalam mendapatkan promosi. Termasuk mendapatkan kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Sanksi tegas berupa pemecatan ini telah dilakukan Pemprov Jateng pada empat PNS. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jateng, Wisnu Zahro saat memberi pemaparan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Selasa (7/5/2019) menyebut, keempat PNS itu dipecat pada periode 2019 ini.

Selain pemecatan, BKD juga memberi sanksi berupa penurunan pangkat antara satu hingga tiga tahun, untuk tiga PNS.

”Sementara pada 2018 ada ada 22 kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS di Jateng. Dari pelanggaran itu, tiga di antaranya dibebaskan dari tugas serta diberhentikan,” katanya

Sementara 11 orang diturunkan pangkatnya lebih rendah selama tiga tahun. Wisnu tak merinci nama-nama ASN yang mendapat sanksi tersebut.

Namun, Wisnu menyebut jika pemberian sanksi serta hukuman tersebut, dikarenakan pelanggaran yang dilakukan beberapa ASN itu cukup berat yang membuat pihaknya mengeluarkan tindakan tegas.

“Kalau pembinaan tidak bisa, ya terpaksa harus ditindak tegas. Sementara kepada pegawai yang berprestasi, kami memberikan penghargaan kepada mereka dengan menaikkan TPP. Kami berharap, reward and punishment ini dapat berjalan efektif untuk memotivasi mereka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,” tukasnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan, proses reward and punishment diberikan untuk meningkatkan kinerja. Kalau mereka punya masalah, maka akan diberikan sanksi.

“Ada yang diturunkan pangkatnya sampai dua derajat di bawahnya, ada yang dipecat dan lain sebagainya. Tapi mereka yang punya prestasi bagus kita berikan jalan tol agar dia bisa naik pangkat jauh lebih baik, dengan pola seleksi terbuka, juga dengan tunjangan-tunjangannya,” kata dia.

Reformasi birokrasi, kata Ganjar, merupakan panggilan setiap daerah saat ini. Semua harus dilakukan secara transparan, tanpa korupsi dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tindakan tegas, proses persiapan untuk mewujudkan SDM yang mumpuni juga sudah dilakukan. Pihaknya telah menggelar talent scouting untuk merekrut calon pemimpin yang memiliki integritas.

“Mereka yang sudah mengikuti talent scouting ini sudah masuk dalam talent pool. Jadi tinggal dimasukkan ke pos sesuai kemampuan masing-masing. Nah, dengan demikian, selain soal penjenjangan karir yang terbuka, maka kami harap nilai-nilai yang ada seperti kepantasan, kepatutan, integritas, kejujuran dan profesionalisme dapat benar-benar terwujud,” pungkasnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.