Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Saksi Partai Golkar di Grobogan Minta Koreksi Data Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Penawangan

0 209

MURIANEWS.com, GroboganRapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat kabupaten pada hari kedua diwarnai permintaan koreksi data yang dilakukan saksi Partai Golkar Pranyoto Yudho Yuwono. Permintaan itu dilontarkan adanya data rekapitulasi yang dinilai tidak sesuai untuk hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Penawangan.

“Kami ingin mengajukan koreksi perolehan suara internal Partai Golkar di Kecamatan Penawangan untuk pemilihan DPRD Kabupaten. Yakni, perolehan suara di Desa Wolo dan Sedadi untuk caleg nomor 4 dan 5,” kata Yudho yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Golkar Grobogan itu, Jumat (3/5/2019).

Menurutnya, dari data C1 yang didapat untuk Desa Wolo, perolehan suara caleg nomor 4 sebanyak 22 suara dan caleg nomor 5 dapat 38 suara. Namun, dalam formulir DA1, perolehan caleg nomor 4 berubah jadi 39 suara (naik), dan caleg nomor 5 menjadi 26 suara (turun).

Kemudian, data C1 yang didapat untuk Desa Sedadi, perolehan suara caleg nomor 4 sebanyak 11 suara dan caleg nomor 5 dapat 18 suara. Namun, dalam formulir DA1, perolehan caleg nomor 4 berubah jadi 13 suara (naik), dan caleg nomor 5 menjadi 16 suara (turun).

Ketua KPU Grobogan Agung Sutopo menegaskan, pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan koreksi data yang diajukan saksi dari Partai Golkar tersebut. Alasannya, sebelumnya sudah dilakukan rekapitulasi pada tingkat PPK Penawangan.

Menurut Agung, berdasarkan keterangan dari PPK Penawangan dan panwas setempat, saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada keberatan. Bahkan, saksi dari Partai Golkar yang hadir juga sudah membubuhkan tanda tangan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan.

“Seharusnya, keberatan itu diajukan waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan. Saat rekapitulasi tingkat kecamatan, banyak juga yang mengajukan keberatan dan bisa diselesaikan di sana. Bahkan, ada pula yang sampai harus membuka C1 plano guna mencocokkan data,” katanya.

Meski demikian, lanjut Agung, masih ada satu mekanisme yang bisa ditempuh bila ada yang akan mengajukan keberatan. Yakni, melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi setelah KPU RI menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat nasional pada 22 Mei mendatang.

“Mekanismenya seperti itu. Silahkan nanti kalau memang mau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Waktu pengajuan gugatan adalah 3×24 jam setelah penetapan dari KPU RI,” jelasnya.

 

Reporter: Dani Agus
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.