Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Kejaksaan Pati Siap Turun Tangan Usut Pungli PTSL

0 1.136

MURIANEWS.com, Pati – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang digelar oleh pemerintah pusat, perlu mendapatkan pengawasan ketat. Apalagi dalam pelaksanaannya, program tersebut rawan terjadi pungutan liar (pungli).

Karena itu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati juga siap turun tangan apabila ada oknum yang mencoba menarik pungli dalam program tersebut.

Kasi Intel Kejari Pati, Agus Sunaryo mengatakan, selama ini sudah ada beberapa laporan yang masuk terkait pungli PTSL. Bahkan, laporan itu sudah ada yang ditindaklanjuti.

“Prosesnya, saat ini laporan masih kami telaah terlebih dahulu. Setelah ditelaah, ternyata ada unsur pidana, kami akan turun ke lapangan,” katanya, Senin (29/4/2019).

Ia juga mengatakan, sebelum pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 lalu, pihaknya juga sudah mendapatkan laporan terkait dugaan pungli PTSL. Tetapi, pada saat itu laporannya belum ditindak lanjuti.

Mengingat, pada masa tersebut semua instansi diminta untuk menjaga kondusifitas. “Setelah Pileg dan Pilpres, semua laporan terkait pungli PTSL, kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada panitia PTSL agar menjalankan program pensertifikatan tanah tersebut sesuai dengan regulasi yang ada. “Pokoknya lakukan yang benar, sesuai regulasi yang ada,” pungkasnya.

Baca juga: 

Sebelumnya, kepala Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Pati juga dilaporkan ke Kejari Pati terkait dugaan pungli PTSL. Pelaporan dilakukan oleh warga desa setempat yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemuda Anti Korupsi (Apaksi) pada Kamis (14/2/2019).

Bupati Pati Haryanto, beberapa waktu lalu juga menyebut jatah alokasi untuk Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Kabupaten Pati jumlahnya bertambah. Jika pada tahun 2018 lalu mendapat jatah 45 ribu bidang, tahun ini meningkat menjadi 65 ribu bidang.

Selain itu, pada 2023 mendatang, semua bidang lahan di Pati harus sudah selesai disertifikatkan. Sehingga jika ada proses hukum terhadap tanah, hanya antara pemilik tanah yang sudah memiliki sertifikat.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.