Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Gugatan PHI buruh PT Soloroda Indah Plastik Kudus Dikabulkan PN Semarang

0 397

MURIANEWS.com, Kudus – Pengadilan Negeri (PN) Semarang mengabulkan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) oleh 269 buruh PT Soloroda Indah Plastik (SIP) Kudus, Senin (22/4/2019). Dalam gugatan tersebut, para buruh menuntut pesangon dan hak-hak normatif dengan total mencapai Rp 16 miliar.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Buruh PT SIP, Daru Handoyo. Ia menyebutkan majelis hakim telah mengabulkan gugatan para buruh PT SIP yang tertuang dalam perkara PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Dalam amar putusannya, dijelaskan antara para penggugat dan tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Desember 2017.  Sedang isi putusannya adalah menghukum tergugat untuk membayar pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak kepada para penggugat.

“Secara garis besar putusannya berisi hal tersebut,” jelasnya.

Dalam gugatan PHI, 269 buruh PT SIP meminta pesangon sebesar Rp 16 miliar. Nominal tersebut didapat dari total masing-masing pekerja sesuai anjuran Dinas Tenaga kerja Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop UKM) Kabupaten Kudus.

“Jadi tidak serta merta. Ada hitungannya,” lanjutnya.

PN Semarang juga menghukum tergugat membayar uang tunggu sebesar Rp 3.900.800. Pembayaran ditujukan pada masing- masing pekerja dan uang proses yang belum dibayar tergugat.

“Uang tunggu yang harus dibayar merupakan kompensasi sejak buruh dirumahkan bulan Agustus 2017 hingga perusahaan tutup 1 Desember 2017,” terangnya.

Sedang untuk uang proses dihitung sejak perusahaan tutup hingga penyelesaian PHI tuntas. Hanya, majelis hakim meminta supaya pembayaran uang proses dilaksanakan terlebih dahulu setelah putusan.

“Harus ada ’alat pemaksa’ agar tergugat melaksanakan putusan,” tegas Daru.

Daru menambahkan, dasar atau alat pemaksa kepada perusahaan terkait uang proses sebenarnya sudah bisa diajukan dari besaran UMK saat di-PHK, yakni tahun 2017 sebesar Rp 1.740.900. Sementara pemberian uang proses di berikan sejak PHK berlaku (terhitung sejak 1 Desember 2017 hingga tergugat melaksanakan putusan).

“Semakin lama tergugat tidak melaksanakan, maka uang proses yang harus dibayarkan kepada buruh semakin besar,” jelasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.