Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Rapat Paripurna DPRD Grobogan Pasca Pemilu, 21 Anggota Dewan Izin

0 138

MURIANEWS.com, GroboganAnggota DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir Tahun Anggaran 2018, Selasa (23/4/2019). Rekomendasi tersebut sebelumnya sudah dirangkum oleh anggota Pansus III.

Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Agus Siswanto mengatakan rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bupati Grobogan. Pihaknya berharap, sejumlah rekomendasi yang disampaikan itu nantinya dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, pelaksanaan kinerja Pemkab Grobogan pada tahun anggaran 2019 bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dalam rapat paripurna yang dilangsungkan pasca Pemilu 2019 tersebut, banyak kursi wakil rakyat yang kosong karena orangnya tidak hadir. Pada rapat paripurna kali ini, jumlah anggota yang hadir ada 29 orang. Sedangkan 21 anggota lainnya tidak hadir dan sudah mengajukan izin atau pemberitahuan. Meski demikian, pelaksanaan rapat paripurna tetap berjalan lancar.

“Dari 50 anggota, ada 21 orang yang tidak hadir tadi. Sebagian besar anggota yang tidak hadir kemungkinan masih disibukkan urusan pemilu. Soalnya, hingga saat ini masih proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK,” kata Agus.

Sementara itu, juru bicara Pansus III Lilik Pujianto menyampaikan sejumlah rekomendasi pada Pemkab Grobogan. Antara lain, Pemkab Grobogan diminta tidak hanya fokus pada infrastruktur saja. Sektor pendidikan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, juga harus diperhatikan. Sebab, salah satu indikasi kemajuan suatu daerah bisa dilihat dari SDM yang baik.

Kemudian, pihaknya meminta agar Pemkab Grobogan lebih cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan beserta penganggarannya. Kajian mengenai kebutuhan masyarakat dan efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan serta efisiensi anggaran harus diperhatikan.

Pihaknya mencontohkan pada pembangunan Pasar Unggas Nglejok di Kelurahan Kuripan yang sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Namun hingga saat ini, pasar yang rencananya digunakan untuk merelokasi pedagang unggas di Pasar Glendoh di Kelurahan Purwodadi tersebut, belum ditempati.

Selain itu, penanganan masalah kedaruratan kesehatan hingga saat ini dinilai masih belum maksimal. Kondisi ini mengakibatkan banyak pasien yang terlambat dan gagal ditangani. Salah satunya pada penanganan kedaruratan proses persalinan.

“Persoalan kesehatan ini harus mendapat perhatian serius dari Pemkab Grobogan. Keberadaan posyandu, juru pemantau gizi, sanitasi masyarakat, dan kelompok pendamping ibu hamil, ini harus digerakan. Kalau perlu, setiap desa menyiagakan ambulans desa,” ujarnya.

 

Reporter: Dani Agus
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.