Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Banyak Warga Miskin di Grobogan Tak Masuk Program PKH, Ini Sebabnya

0 365

MURIANEWS.com, Grobogan – Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu ternyata masih saja mendapat sorotan dari berbagai pihak. Hal ini terkait masih banyaknya warga yang dinilai miskin tetapi justru tidak masuk jadi penerima program PKH. Sedangkan warga lainnya yang dinilai lebih baik kondisi ekonominya malah bisa jadi penerima.

Kepala Dinas Sosial Grobogan Andung Sutiyoso saat dimintai tanggapannya menyatakan, PKH dan Rastra atau sekarang namanya berganti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dinas Sosial yang ada di Kabupaten/Kota/Provinsi serta pendamping PKH dan TKSK disetiap desa/Kecamatan.

Dijelaskan, data penerima program tersebut diambilkan dari Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan yang diambil dari sensus BPS (Badan Pusat Statistik). Dengan demikian, warga miskin yang namanya tidak masuk dalam BDT dipastikan tidak bisa jadi penerima program PKH maupun BPNT.

“Untuk teknis lebih detil bisa ditanyakan pada koordinator PKH. Ini, saya sedang ada tugas di Jogja,” katanya, Kamis (11/4/2019).

Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Grobogan Ahmad Zaini menjelaskan, meski sudah masuk BDT namun tidak bisa otomatis masuk jadi keluarga penerima manfaat (KPM) program PKH. Sebab, kuota KPM sudah ditentukan dari pusat.

Menurutnya, jumlah warga miskin di Grobogan berkisar 280 ribu orang. Kemudian, kuota KPM program PKH sekitar 60 ribu dan BPNT sekitar 30 ribu.

Dari kondisi itu, masih banyak warga miskin yang tidak bisa terakomodir jadi KPM. Mereka itu nantinya bisa masuk jadi KPM jika ada penambahan kuota dari pusat.

“Jadi hal ini perlu dipahami. Karena ada batasan kuotanya maka tidak semua warga miskin yang sudah masuk dalam BDT bisa terakomodir jadi KPM program PKH maupun BPNT,” jelasnya.

Untuk warga miskin yang belum masuk dalam BDT bisa lapor pada pihak desa. Nantinya, nama mereka bisa diusulkan masuk dalam DBT melalui mekanisme musyawarah desa.

“Di tiap desa, ada data BDT kemiskinan. Jadi, silahkan dicek namanya masuk apa tidak,” katanya.

Menurut Zaini, jika nanti ada penambahan kuota dari pemerintah, maka nama yang ada dalam BDT memungkinkan untuk masuk jadi KPM tambahan. Namun, siapa saja nama yang nantinya masuk jadi KPM tambahan merupakan kewenangan dari pusat.

 

Reporter: Dani Agus
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.