Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Banyak Laporan, Wabup Kudus Pantau Kinerja Pegawai Pemerintahan

0 86

MURIANEWS.com, Kudus – Kinerja seluruh pegawai pemerintahan terkait kedisiplinan dan pelayanan masyarakat di lingkungan Pemkab, OPD, hingga Pemdes terus dipantau. Pemantauan dilakukan karena masih banyaknya aduan masyarakat terkait hal ini.

Wakil Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, pelayanan masyarakat yang kurang maksimal dan tidak adanya pejabat terkait di area kantor adalah yang paling sering diadukan.

“Masih banyak yang mengadu ke saya soal dua hal tadi,” ujarnya saat ditemui MURIANEWS.com, Rabu (10/4/2019) siang.

Atas aduan itu, pihaknya menyayangkan fenomena ini. Para pegawai hingga pejabat pemerintahan pun diminta melayani dengan sepenuh hati pada masyarakatnya.

“Karena mereka juga dibiayai masyarakat, termasuk saya,” lanjutnya.

Oleh karena itu, kunjungan dadakan juga terus dilakukan pihaknya. Kunjungan dilakukan guna memastikan bawahannya bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadwal kunjungan ke OPD atau kantor-kantor pelayanan pemerintahan pun telah Ia siapkan.

“Sifatnya rahasia. Biar mereka waspada dan berfikir ulang untuk pergi dari kantor,” lanjutnya.

Terbaru, Hartopo yang dikenal tegas terutama masalah kedisiplinan tersebut baru saja menegur para pegawai kantor Kelurahan Mlati Norowito, Selasa (10/4/2019). Di sana pihaknya mendapati kantor sepi. Lurah dan perangkat lain juga tidak dalam posisi.

“Langsung saya minta buat nota dinas,” tegasnya.

Sementara terkait sanksi, Jika ditemukan adanya pelanggaran kedisiplinan lebih dari dua kali, Hartopo tak akan segan untuk memberikan peringantan. Dimutasi atau diberhentikan, adalah hukuman yang paling berat untuk masalah kedisiplinan.

“Saya tak punya kepentingan apa-apa, kepentingan saya hanya membuat mereka lebih baik lagi dalam hal pelayanan,” tegas Hartopo.

Pihaknya juga mengaharapkan bantuan dari masyarakat. Jika mendapati ada pegawai pemerintan yang keluyuran yang bukan merupakan tugas luar saat jam kerja dimohon untuk melaporkan ke pihaknya.

“Jika pelayanan tidak maksimal atau malah ada pungli juga laporkan,” katanya.

Hartopo berharap, pengawasan internal yang sudah dijalankan beberapa bulan kebelakang diharapkan mampu memperbaiki kinerja pegawai pemerintah maupun kualitas sumber daya manusia mereka.

“Seharusnya sudah ada perubahan,” tandasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.