Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Gubernur Bantu Penangguhan Penahan Petani Tersangka Pencurian Kayu Perhutani

0 117

MURIANEWS.com, Temangung – Ngarohmin (54) petani asal Dusun Nglibak, Desa Ngadisepi, Kecamatan Gemawang, Temanggung ditahan karena menjadi tersangka pencurian kayu suren di lahan milik Perhutani. Sempat ditahan selama 40 hari, kini Ngarohmin mendapatkan penangguhan penahanan.

Proses penangguhan penahanan yang diajukan pihak keluarga itu cukup berliku. Karena juga harus mendapat persetujuan dari Perhutani sebagai pihak pelapor. Hingga akhirnya, Selasa (2/4/2019) Ngarohmin mendapat persetujuan untuk penangguhan penahanan.

Di balik proses ini, ternyata ada peran Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar ikut mengupayakan penangguhan penahanan itu dengan menghubungi Dewan Pengawas Perum Perhutani.

Hal ini pun diakui Wawan Siswantono, salah satu Anggota Dewan Pengawas Perhutani. Ia mengaku dihubungi Ganjar. Saat itu Ganjar mempertanyakan kejelasan kasus itu.

Terlebih melihat kondisi Ngarohmin yang merupakan petani dari keluarga tak mampu dan harus merawat istrinya yang sakit keras.

Dari sini, Wawan menyebut, pihaknya langsung melakukan penelusuran ke direksi Perum Perhutani. Dari penelusuran ia, mengakui ada kejanggalan.

Dan dengan alasan kemanusiaan, Perum Perhutani akhirnya menyetujui penangguhan penahanan Ngarohmin yang diajukan keluarga.

“Karena kami merasa ada kejanggalan pada kasus tersebut, sebagai bentuk empati, kami menyetujui penangguhan penahanan yang diajukan keluarga Ngarohmin pada kejaksaan,” katanya, Jumat (5/4/2019).

Kamis (4/4/2019) kemarin Wawan juga mengunjungi Ngarohmin di kediamannya, setelah mendapatkan penangguhan penahanan.

Selain itu, Wawan mengatakan kasus yang menimpa Ngarohmin ini jika dilihat secara kualitas kesalahannya termasuk kategori ringan. Maka, begitu mengetahui hukuman yang ditimpakan pada Ngarohmin, dirinya langsung menelusuri seluk beluk perkara.

“Mestinya kasus ini bisa diselesaikan dulu secara musyawarah, terlebih kayu tebangannya masih tergeletak di hutan dan belum dimanfaatkan. Tetapi kalau gerombolan pembalak ya harus tegak lurus, ditindak tegas. Bahkan oknum aparat yang bermain juga harus ditindak tegas,” tandasnya.

Sebelumnya Ngarohmin dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) junctoPasal 12 UU No. 18/2013 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Ia dilaporkan Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Jumo, BKPH Candiroto, Perhutani KPH Kedu Utara.

Selain mencari kejelasan, kata Wawan, silaturahmi yang dilakukan juga sebagai bentuk ungkapan maaf kepada Ngarohmin.

Dia berharap kasus seperti ini tidak terulang, kalau pun terjadi kasus seperti ini, bukan ke meja hijau penyelesaiannya, tapi cukup kekeluargaan. Selain Ngarohmin, Wawan berharap ada perlakuan serupa dari penegak hukum pada kasus yang terjadi di Blora karena modusnya hampir sama.

“Mereka kan tidak mencari keuntungan materi. Jika dikatakan itu penegakan hukum, ok lah. Tapi ingat hukum itu diciptakan untuk mencapai keadilan. Nah keadilan ini yang ingin kita tuju. Karena ini kasusnya sudah P21, saya berharap tuntutan yang didakwakan sesuai azas keadilan, Perum Perhutani bisa memberi kesaksian yang meringankan dan hakim bisa memutuskan dengan bijak,” katanya.

Sementara itu, Ngarohmin mengaku mendapatkan penangguhan penahanan dengan anaknya sebagai jaminan.

“Pengajuan penangguhan masa tahanan ini anak saya yang sebagai jaminan. Saya juga menjalani wajib lapor ke kejaksaan seminggu sekali,” terangnya. (lhr)

 

Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.