MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Rp 4,9 T Hasil Pajak Rokok dan Kendaraan Pemprov Dibagi ke Daerah, 37,7 % Wajib untuk Jamkesda

0 94

MURIANEWS.com, Semarang – Pemprov Jateng mencatat penerimaan dari hasil pajak ke daerah ini mencapai Rp 11,7 triliun. Penerimaan sebesar ini hanya dari sektor cukai rokok, serta pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, bahan bakar dan air permukaan.

Dari jumlah penerimaan pajak itu, sebanyak Rp 4,9 triliun dibagikan ke 35 kabupaten/kota di Jateng. Jumlah ini setara dengan 40,17 persen dari penerimaan pajak tersebut.

Kasubbid Pendapatan Lain-Lain Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng Bambang Hariyanto menjelaskan, besaran penerimaan bagi hasil di tiap kabupaten/kota mendasarkan pada pola penghitungan unsur tertimbang dan proporsional.

Hal itu berdasarkan Pergub Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota. Jika semakin tinggi penerimaan di suatu daerah, maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diberikan.

“Dana tersebut dapat digunakan pemkab/pemkot untuk membangun infrastruktur jalan maupun sebagainya. Totalnya hampir Rp 5 triliun,” katanya.

Untuk itu, pihaknya minta peran pemerintah di kabupaten/kota untuk dapat bersama-sama mengoptimalkan pendapatan. Salah satunya bisa membantu melalui sosialisasi tentang kesadaran membayar pajak.

Khusus untuk pajak rokok, ia juga menyebut, pemkab/pemkot wajib mengalokasikan 37,7 persen dari 70 persen penerimaan pajak rokok yang dibagikan oleh Pemprov Jateng untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Ini menurut dia sebagai bentuk tindak lanjut terbitnya Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang JKN dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Untuk Kontribusi JKN.

“Ini dimulai sejak 2018 akhir, dan ini untuk tertib penatausahaan alokasi anggaran untuk kesehatan baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak rokok yang dipungut oleh Bea Cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok yang kemudian oleh Kementerian Keuangan disetorkan ke BPPD Provinsi dan selanjutnya dibagihasilkan ke pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.

Dengan ini, Aris berharap ke depan akan lebih banyak lagi masyarakat yang tercover sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Pemprov Jateng telah memfasilitasi kabupaten/kota untuk menerapkan sitem penerimaan pajak secara online. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo sistem ini mampu menekan angka kebocoran pajak.

“Dengan sistem online ini, kebocoran penarikan pajak bisa kita kurangi. Seluruh transaksi pajak baik sektor perhotelan, restoran, tempat hiburan, parkir ini nantinya bisa online semuanya, sehingga akan lebih optimal,” kata dia.

Dalam sistem ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dilibatkan untuk melakukan pendampingan dari sisi legalitas.

 

Editor: Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.