Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Dugaan Suap Taufik Kurniawan, Bupati Tasdi dan Yahya Kembali Dicecar di Pengadilan Tipikor

0 54

MURIANEWS.com, Semarang – Bupati Kebumen (nonaktif) Yahya Fuad dan Bupati Purbalingga (non aktif) Tasdi kembali dicecar di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (27/3/2019). Mereka menjadi saksi dugaan kasus suap terhadap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Yahya dan Tasdi memberikan keterangan seputar rangkaian pemberian suap yang dimulai dari kebutuhan anggaran yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) APBN.

Yahya Fuad dalam keterangannya menjelaskan, kasus tersebut bermula ketika Kabupaten Kebumen membutuhkan dana untuk pelaksanaan proyek perbaikan jalan rusak di awal masa jabatannya.

“Setelah dilantik ternyata banyak keluhan soal jalan rusak, sementara APBD 2016 sudah disahkan,” katanya dilansir Antara.

Ia mengaku berusaha mencari sumber dana untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Mulai dari pemerintah provinsi, pusat, hingga para legislator yang berasal dari daerah pemilihan Kebumen. “Ada tujuh anggota DPR dari dapil Kebumen, termasuk terdakwa,” katanya.

Terdakwa Taufik Kurniawan, kata dia, menawarkan bantuan untuk pengalokasian DAK melalui perubahan APBN 2016 sebesar Rp 100 miliar. Atas alokasi DAK itu, terdakwa meminta kompensasi sebesar lima persen atas anggaran yang akan diusahakannya itu.

Baca: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Didakwa Terima Suap dari 2 Bupati di Jateng

Fee sebesar Rp 3,6 miliar, kata dia, diserahkan dalam dua tahap di Hotel Gumaya Semarang. Atas pengajuan DAK sebesar Rp 100 miliar tersebut, realisasi yang akhirnya dicairkan sebesar Rp 94 miliar.

Sementara Bupati Tasdi menjelaskan, DAK untuk Purbalingga dialokasikan melalui perubahan APBN 2017.

Mantan Ketua PDIP Purbalingga itu mengakui memperoleh cara untuk mengurus DAK itu dari Yahya Fuad. “Diberi tahu oleh Pak Bupati Kebumen, karena Kebumen mendapat Rp 100 miliar,” akunya.

Menurut dia, Yahya memberitahu agar pengurusan dilakukan melalui anggota DPR yang berasal dari dapil Purbalingga.

Ia juga menjelaskan tentang adanya fee yang harus diberikan di muka sebelum DAK cair. Purbalingga sendiri memperoleh realisasi DAK sebesar Rp 48 miliar.

Kedua bupati itu sendiri saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Klas I Kedungpane Semarang dalam kasus korupsi di masing-masing daerahnya.

 

Editor: Ali Muntoha
Sumber: AntaraJateng

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.