Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ingin Tepat Sasaran, Wabup Blora Minta Data Penerima Bantuan PKH Diperbaiki

0 102

MuriaNewsCom, Blora – Wakil Bupati Blora Arief Rohman meminta agar dilakukan perbaikan data terhadap penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuannya agar penerima bantuan dari pemerintah itu bisa tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Arief saat memimpin rakor teknis tim pelaksana PKH di gedung Dinsos P3A. Ikut hadir dalam rakor, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Purwadi Setiyono serta Kepala Dinsos P3A Sri Handoko.

“Berdasarkan laporan yang masuk, masih banyak bantuan PKH yang tidak tepat sasaran. Selain itu ada juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mampu namun tidak mau mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan. Oleh sebab itu, pendamping PKH bersama Kepala Desa harus bisa bersinergi agar penyalurannya bisa berjalan dengan baik,” kata Arief.

Arief kemudian memberikan tugas pada para pendamping PKH untuk bisa mendorong KPM yang sudah mampu agar bersedia mundur dari daftar penerima bantuan. Dengan demikian, nama KPM yang mundur bisa diganti dengan keluarga kurang mampu lainnya yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan.

“Tolong dibantu agar KPM yang sudah mampu bisa mengundurkan diri, dan diganti dengan keluarga lainnya. Karena masih banyak keluarga kurang mampu yang belum masuk daftar penerima manfaat. Kami bersama Bapak Bupati ingin semua bantuan sosial tepat sasaran sehingga pada akhir masa jabatan nanti tingkat kemiskinan Blora bisa keluar dari zona merah Jawa Tengah,” tegasnya.

Tingkat Kemiskinan Blora pada tahun 2018 kemarin masih ada pada angka 11,90 persen. Angka sebesar ini masih masuk zona merah Jawa Tengah karena berada di atas rata-rata angka kemiskinan tingkat provinsi sebesar 11,32 persen.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Sri Handoko mengungkapkan, hingga kini masih banyak usulan keluarga kurang mampu belum bisa masuk KPM. Masalah utama yang menjadi kendala saat ini adalah masih banyaknya KPM yang tidak tepat sasaran. Dimana pada tahun 2018 jumlah KPM PKH dan non PKH yang sudah menerima bantuan sejumlah 75.0602 KPM. Pihaknya meminta pihak desa atau kelurahan untuk mengadakan musdes agar program PKH ini lebih tepat sasaran.

“Pendamping PKH diharapkan dapat memandirikan KPM, minimal satu pendamping 1 Keluarga PKH. Dengan jumlah pendamping sebanyak 145, maka minimal dapat memandirikan KPM PKH sejumlah 145 keluarga,” cetusnya.

Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.