Jumat, 29 Maret 2024

Kades di Grobogan Diminta Alokasikan Dana Desa untuk Rehab RTLH dan Penanggulangan Stunting

Dani Agus
Selasa, 19 Maret 2019 18:21:37
Sekeretaris Daerah Grobogan Moh Sumarsono menyampaikan beberapa catatan pada para kepala desa (kades) saat membuka sosialisasi dana desa APBN 2019 di pendapa kabupaten. (MuriaNewsCom/Dani Agus)
Murianews, Grobogan - Sekeretaris Daerah Grobogan Moh Sumarsono meminta para kepala desa (kades) agar mengalokasikan sebagian dana desa dari APBN untuk kegiatan diluar pembangunan infrastruktur. Diantaranya adalah untuk program rehab rumah tidak layah huni (RTLH) dan penanggulangan stunting pada balita.

“Pembangunan infrastruktur memang penting dan dibutuhkan masyarakat. Namun, sebagian dana desa juga perlu digunakan untuk kegiatan lainnya. Antara lain rehab RTLH dan penanggulangan stunting yang juga penting dilakukan,” jelas Sumarsono saat membuka sosialisasi dana desa APBN 2019 di pendapa kabupaten, Selasa (19/3/2019).

Menurutnya, dari data Pemprov Jateng, jumlah RTLH di Grobogan dinilai masih sangat tinggi. Yakni, ada sekitar 140 ribu RTLH. Meski data itu agak diragukan, namun sejauh ini tetap dipakai sebagai acuan. Dalam data ini sudah tercantum by name pemilik RTLH yang tersebar di 19 kecamatan.

“Terkait data ini, kami minta agar tiap desa bisa mengalokasikan dana desa untuk rehab RTLH minimal 5 unit. Dengan 273 desa, maka jumlah RTLH yang direhab keseluruhan bisa mencapai 1.000 unit. Dengan cara ini, angka RTLH bisa turun cepat,” tegasnya.

Menurut Sumarsono, pemkab melalui Disperikakim dan Dispermades sebenarnya ingin melakukan verifikasi data RTLH tersebut. Namun, pihaknya masih kesulitan terkait mekanismenya. Disisi lain, jika melakukan verifikasi dan hasilnya nanti tidak dipercaya atau diakui oleh pemprov maka upaya tersebut akan sia-sia.

“Terkait kondisi itulah, hingga sekarang kita pakai dulu data dari Pemprov. Sebenarnya, kita ingin melakukan verifikasi data RTLH tersebut tetapi masih terbentur masalah mekanismenya,” jelasnya.

Kemudian, dana desa juga perlu dialokasikan untuk program penanggulangan anak kerdil atau stunting pada anak balita. Seperti untuk penyediaan air bersih, pemberian makanan tambahan bagi balita, peningkatan kesehatan ibu hamil dan lainnya.

Masih dikatakan Sumarsono, berdasarkan data dari Dinkes Grobogan, angka stunting pada tahun 2013 berkisar 54 persen dari jumlah anak balita. Angka stunting bisa menurun drastis menjadi 19 persen pada tahun 2018.

“Angka stunting memang berhasil kita tekan cukup signifikan. Namun, angka 19 persen itu masih banyak dan perlu kita turunkan terus. Untuk itu, bagi desa yang ada kasus stunting agar memberikan perhatian khusus,” pesannya.

Editor: Supriyadi

Baca Juga

Komentar