MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Formasi PPPK Kudus Tunggu Pengumuman BKN

0 201

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus hingga kini belum memastikan berapa usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019. Di sisi lain, Wakil Bupati Kudus HM Hartopo mengkonfirmasi, jika dimungkinkan ada sekitar 70 sampai 72  orang dari 210 peserta yang akan lolos dan mengisi usulan formasi PPPK di Kudus. 210 peserta terdiri dari 180 tenaga honorer (K2) guru serta 29 penyuluh pertanian.

Hanya, pihaknya belum bisa memastikan secara pasti. Itu lantaran belum ada pengumuman lanjut dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Itu masih perkiraan, bisa jadi lebih. Yang pasyi kami masih menunggu dari BKN,” ujar Hartopo pada MuriaNewsCom.

Sedangkan untuk anggaran PPPK, pihaknya menjelaskan sudah sempat dibahas. Untuk estimasi biayanya kurang lebih membutuhkan dana Rp 5 miliar. Dana tersebut akan dianggarkan pada APBD Perubahan.

Adanya PPPK secara tidak langsung akan mengurangi tenaga honorer di Kudus. K2 siluman pun marak berhembus. Hartopo mengatakan, kalau memang terbukti bukan K2 yang sebenarnya akan ditindak tegas, bahkan sampai dituntaskan hingga pusat.

“Untuk itu, kalau ada informasi dugaan kecurangan maka langsung lapor ke bupati atau wakil,” tandasnya.

Senada, Plt kepala BKPP Kudus Yuli Tri Nugroho mengatakan, tahun ini untuk PPPK belum dianggarkan. Karena program pemerintah tersebut digulirkan setelah APBD Kudus ditetapkan. Paling tidak, akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2019 sekitar Rp 5 miliar.

“Estimasi biaya sejumlah segitu,” jelasnya.

Untuk PPPK di Kudus yang dibutuhkan saat ini dirinya mengatakan sedang membutuhkan tenaga guru dan penyuluh pertanian. Namun, berapa jumlah PPPK yang disetujui BKN, dirimya mengaku belum mengetahuinya, karena belum ada pengumuman lanjutan

”Kebutuhan PPPK juga disesuaikan dengan anggaran APBD Kudus yang tersedia,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, dirinya mengatakan sebaiknya menunggu pengumuman yang sudah ditetapkan. Penerimaan PPPK memang baru tahap I. Kemungkinan untuk tahun berikutnya ada tahap II. Semua itu tergantung dari kebijakan pemerintah pusat.

Menanggapi soal beberapa pelamar  K2 yang hanya memiliki ijazah D2 maupun D3, dirinya menjelaskan, yang bersangkutan dapat menyesuaikan untuk memiliki ijazah S1. Untuk menjaga kemungkinan ada perubahan persyaratan yang diinginkan oleh pemerintah pusat pada perekrutan PPPK selanjutnya.

“Sistemnya seperti itu,” tandasnya

Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.