MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

KPP Pratama Jepara Targetkan Raih Rp 830,5 Miliar dari Pajak

0 45

MuriaNewsCom, Jepara- Penerimaan pajak di Kabupaten Jepara yang ditangani oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Jepara, ditargetkan naik 28,62 persen untuk 2019 ini. Nilainya mencapai Rp 830,5 miliar, atau naik sekitar Rp 200 miliar dari tahun 2018 lalu.

Pada tahun 2018 lalu, KPP Pratama Jepara berhasil meraup dana pajak sebesar Rp 645,2 miliar. Jumlah ini mencakup 84,57 persen dari target pajak yang dipatok di Jepara pada 2018, sebesar Rp 730 miliar. Data ini disampaikan oleh Kepala KPP Pratama, Endaryono, Rabu (13/03/2019).

Menurutnya, realisasi pajak yang bisa digapai pada 2018 sebesar Rp 645,2 miliar menunjukan adanya angka pertumbuhan netto sekitar 9,7 persen. Sementara untuk pertumbuhan bruto mencapai kurang lebih 20,8 persen.

Angka-angka pertumbuhan tersebut dipengaruhi adanya restitusi pajak sektor industri pengolahan baru, yang besarnya mencapai Rp 74 miliar.

“Sektor konstruksi menjadi penopang utama dalam hal ini. Sektor kontruksi mengalami pertumbuhan sebesar 78,5 persen, hingga membuat PPh Pasal 21/26 serta PPh final jasa kontruksi mengalami peningkatan,” ujarnya.

Pada tahun 2018, penerimaan pajak di Jepara secara keseluruhan ditopang oleh lima sektor. Yakni dari sektor listrik sebesar 31 persen, kontruksi (20 persen), pengolahan (17 persen), bendahara (14 persen), perdagangan (6 persen). Beberapa sektor lain secara kumulatif menyumbang 12 persen. Sektor pengolahan diketahui mengalami penurunan penerimaan pajak jika dibanding pada tahun 2017. Penurunanya mencapai 24,2 persen.

Berdasarkan pengalaman pada 2018, ada kendala yang dihadapi KPP Pratama untuk mendapatkan dana pajak. Kendala tersebut adalah kewajiban pembayaran restitusi yang mencapai Rp 90 miliar.
Restitusi Pajak muncul karena pemerintah menerapkan kebijakan stimulus PPn 0 persen bagi perusahaan pengekspor.

“Ada banyak perusahaan-perusahaan ekspor di Jepara. Sementara pemerintah menerapkan kebijakan PPn ekspor 0 persen. Sehingga ada banyak dana pajak yang tidak bisa kami ambil, seperti pada tahun sebelumnya,” ungkap Endaryono.

Di luar itu, Endaryono menyebut untuk tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) terus meningkat. Untuk Jepara, tingkat kepatuhan formal mencapai 89 persen, dengan segmen tertinggi adalah WP karyawan (93%).

 

Editor: Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.