MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pemkab Kudus Gandeng Kejari Awasi Dana Desa dan Program PTSL

0 69

MuriaNewsCom, Kudus – Penandatanganan perjanjian kerjasama Pemkab Kudus dan Kejaksaan Negeri Kudus serta sosialisasi pengelolaan dana desa dan pendaftaran tanah sistematik lengkkap (PTSL) kembali dilaksanakan oleh Pemkab Kudus, Selasa (12/3/2019) siang.

Perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian yang dilakukan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kejaksaan Agung dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan tranmigrasi Republik Indonesia pada Oktober tahun lalu.

Selain itu, perjanjian juga diharapkan menjadi pemecahan masalah jika suatu saat ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kudus.

Wakil Bupati Kudus HM Hartopo menjelaskan, jika penandatanganan kembali dilakukan supaya payung hukum untuk menindaklanjuti permasalahan atau  penyimpangan penggunaan anggaran di Kabupaten Kudus bisa kuat. Sebelumnya perjanjian dengan Kejari sudah dilakukan tahun lalu, hanya masanya telah selesai.

“Jika tidak dilanjutkan, kami nanti tidak memiliki payung hukum untuk menindak,” terangnya.

Pihaknya pun mewajibkan semua OPD, camat dan kepala desa serta lurah di Kabupaten Kudus, untuk mengikuti program pendampingan dari Kejari Kudus. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan penggunaan anggaran APBD, dana desa atau alokasi dana desa lainnya.

Konsultasi pada Kejari juga disarankan Hartopo pada semua OPD, Camat dan Kepala Desa serta lurah di Kabupaten Kudus sebelum menggunakan anggaran yang akan diberikan. Ia menekankan, jangan sampai ada kades atau lurah, yang tersandung masalah hukum terkait penyimpangan anggaran Dana Desa atau anggaran lainnya.

“Kami berharap mereka menggunakan anggaran sesuai regulasi dan tepat sasaran,” tandasnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus, Herlina Setyorini mengatakan siap memberikkan sosialisasi dan pendampingan seperti Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) terkait hal tersebut. Menurutnya, kegiatan ini wajib dilaksanakan karena sudah menjadi program dari Pemerintah Pusat dan Kejari sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Perencanaan, proses lelang hingga pelaksanaan kegiatan akan kita dampingi,” ujarnya.

Hal tersebut ditujukan untuk untuk meminimalisir pengaduan terkait penggunaan dana desa yang tidak sesuai skala prioritas, mark up, anggaran fiktif dan penggunaan anggaran yang dilakukan pihak ketiga.

“Setelah adanya sosialisai ini, diharapkan tidak ada lagi aduan terkait penggunaan dana desa, dan jika masih ada, tetap akan kami proses,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.