Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Kinerja Pegawai Pemerintah di Kudus Disorot Wabup

0 69

MuriaNewsCom, Kudus – Wakil Bupati Kudus, HM Hartopo kembali menyoroti tingkat kedisiplinan yang dirasa masih rendah di kalangan pegawai pemerintahan Kabupaten Kudus. Pihaknya pun kini tengah berupaya untuk menggencarkan pengawasan internal di kalangan pemerintahan.

“Kami prioritasakan yang sering diadukan oleh masyarakat,” ujarnya pada MuriaNewsCom, Rabu (12/3/2019) pagi di Pendopo Kudus.

Dijelaskan Hartopo, pihaknya siap menerima aduan dari berbagai sumber terkait adanya pelanggaran kedisiplinan di lingkungan pemerintahannya. Baik meliputi jam kerja ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan.

Setelah ada aduan, Hartopo menjanjikan akan segera menanggapi aduan tersebut. Hal ini dikarenakan pihaknya tak ingin masyarakat terus bertanya dan mengeluh terkait pelayanan yang kurang maksimal.

“Segera kami tindak lanjuti terkait hal ini,” ucapnya.

Wakil Bupati Kudus, HM Hartopo (MuriaNewsCom/Anggara Jiwandhana)

Selain itu, apel pagi akan jadi tolak ukur kedisiplinan dari para pegawai pemerintahan. Sekalipun tidak diatur dalam undang-undang ataupun peraturan lainnya, tapi apel dianggap mampu menjadi patokan mana pegawai yang rajin dan mana pegawai yang kurang disiplin.

“Karena ada faktor kebiasaan disana, sehingga bisa dijadikan tolak ukur,” tegasnya.

Terkait sanksi, pihaknya kali ini tidak main-main. Jika ditemukan adanya pelanggaran kedisiplinan, Hartopo tak akan segan untuk memberikan peringantan. Diberhentikan, adalah hukuman yang paling berat untuk masalah kedisiplinan.

“Saya tak punya kepentingan apa-apa, kepentingan saya hanya membuat mereka lebih baik lagi dalam hal pelayanan,” tegas Hartopo.

Karena itu, pihaknya juga meminta bantuan kepada masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan adanya pegawai pemerintahan yang melanggar kedisiplinan. Seperti keluar saat jam kerja dan hal lain terkait pelayanan.

Pengawasan internal yang sudah ada dalam tugas pokok dan fungsi tersebut diharapkan mampu memperbaiki kinerja pegawai pemerintah maupun kualitas sumber daya manusia mereka.

“Silahkan adukan ke saya kalau ada yang melanggar,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.