Kamis, 28 Maret 2024

Penggunaan Kartu Tani di Grobogan Masih Tuai Hambatan, Ini Solusi Bupati

Dani Agus
Selasa, 5 Maret 2019 15:49:42
Bupati Grobogan Sri Sumarni memimpin jalannya rakor komisi pengendalian pupuk dan pestisida (KP3) Grobogan di pendapa kabupaten, Selasa (5/3/2019). (MuriaNewsCom/Dani Agus)
Murianews, Grobogan - Sebagian besar jatah kartu tani yang digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi oleh petani memang sudah dibagikan sejak tahun 2017 lalu. Namun, dalam perjalanannya masih terdapat kendala sehingga penggunaan kartu tani belum bisa dilakukan optimal. Hal itu terungkap dalam rakor komisi pengendalian pupuk dan pestisida (KP3) Grobogan yang dilangsungkan di pendapa kabupaten, Selasa (5/3/2019). Pelaksanaan rakor dibuka dan dipimpin langsung Bupati Grobogan Sri Sumarni. Terlihat pula perwakilan FKPD terkait, para anggota KP3 hingga level kecamatan, perwakilan BRI, Disperindag, bagian perekonomian, penyuluh, produsen dan distributor pupuk. Hingga saat ini, sebagian penerima masih banyak yang belum bisa menggunakan kartu tani untuk penebusan pupuk. Penyebabnya, ada yang terkendala sambungan internet. Kemudian, belum diaktivasinya kartu tani sehingga tidak bisa digunakan transaksi. Selain itu, banyak yang tidak bisa mengoperasikan kartu pada alat gesek elektronik. Berdasarkan data yang ada, jumlah petani yang terverifikasi sebanyak 201.138 orang. Hingga akhir tahun 2018 lalu, jumlah kartu tani yang sudah terbagi ada 181.705 kartu atau sekitar 90 persen. Untuk jumlah kartu tani yang belum terdistribusi sebanyak 19.523 kartu. Belum bisa diserahkannya kartu tani ini kepada petani disebabkan beberapa alasan. Antara lain, orangnya sudah meninggal, pindah tempat tinggal, kerja di luar kota dan ada yang tidak mau menerima kartu tani. Dalam penyaluran kartu tani, Pemkab bekerjasama dengan pihak BRI. Kartu tani yang diserahkan pada petani sudah bisa digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi melalui kios pupuk lengkap (KPL) yang ada di setiap desa dan kelurahan. “Kami berharap agar kendala yang muncul dalam pendistribusian kartu tani ini bisa ditangani secepatnya. Harapan kita, seluruh kartu tani bisa segera tersalurkan pada penerimanya,” kata Bupati Sri Sumarni. Terkait dengan kondisi di lapangan, Sri meminta agar untuk sementara, petani yang sudah punya kartu tani masih bisa menebus secara tunai seperti sebelumnya. Nanti, jatah pupuk petani harus dicatat sehingga datanya jelas. “Jadi, sambil jalan, bisa pakai penebusan seperti biasa dulu. Nanti pengecer wajib mencatat transaksinya untuk dilaporkan ke dinas pertanian dan admin kartu tani. Demikian pula dengan petani yang belum dapat kartu tani tetapi sudah terdata dalam RDKK juga bisa menebus pupuk secara manual,” katanya. Menurut Sri, penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi merupakan sebuah kebijakan baru. Jadi, memang butuh waktu bagi para petani untuk bisa menggunakan kartu tani yang pengoperasiannya berbasis teknologi tersebut. Ia menyatakan, pengawasan dalam distribusi pupuk bersubsidi harus dilakukan dengan optimal guna mencegah terjadinya penyimpangan. Langkah tersebut perlu dikerjakan mengingat kebutuhan pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian. Dalam kesempatan itu, Sri sempat menegaskan jika para petani tidak perlu khawatir mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Soalnya, alokasi pupuk yang didapat dinilai mencukupi. “Saat ini banyak petani mulai membutuhkan pupuk karena sebagian sudah masuk musim tanam padi kedua. Hal ini sudah kita perhitungkan dan kebutuhan pupuk semaksimal mungkin akan dicukupi,” jelasnya. Editor : Supriyadi

Baca Juga

Komentar