Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Bentrok Angkot vs Taksi Online, Organda Pati Minta Zona Merah Dipatuhi

MuriaNewsCom, Pati – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Pati meminta kepada pihak taksi online untuk mematuhi zona merah. Mengingat, sebelumnya sudah ada kesepakatan terkait trayek masing-masing.

Ketua Organda Kabupaten Pati Suyanto bahkan memperkirakan, benturan di lapangan terjadi karena persoalan kesepakatan tersebut tak berjalan dengan benar. Dia bahkan mengklaim jika kawasan Rumah Sakit (RS) Keluarga Sehat Hospital (KSH) masuk dalam zona merah taksi online.

“Tak hanya KSH, tapi juga Pasar Puri, RSUD Soewondo, terminal, SMPN 4, maupun wilayah lain yang menjadi tempat mangkal angkutan sebenarnya tidak boleh digunakan untuk taksi online mengambil penumpang,” egasnyaa, Rabu (27/2/2019).

Terkait klaim sopir taksi online yang menyebut KSH bukan zona merah, hal itu diakuinya karena yang bersangkutan tidak mengetahui kesepakatan yang pernah dilakukan antara Organda, sopir angkot, perwakilan taksi online, jajaran Polres Pati, maupun Dishub.

“Dulu bahkan diketahui oleh Pak Kapolres Pati saat dijabat AKBP Hamdan Maulana, Kasatlantas AKP Ikrar Potawari maupun manajemen taksi online dari Semarang langsung. Kami khawatir kesepakatan itu yang tidak disosialisasikan kepada sopir taksi online yang baru,” ujarnya.

Oleh karenanya bila memang masuk zona merah, dia berharap agar taksi online tidak mengambil penumpang karena akan rawan benturan horizontal seperti Selasa (26/2/2019) kemarin. Dia berharap agar Pati dapat tetap kondusif aman dan nyaman terutama menjelang pemilu agar jangan sampai terprovokasi oleh orang tak bertanggung jawab.

Baca : Online Pati Car Tanggapi Statemen Organda Soal Zona Merah Taksi Online

Yanto pun kembali menegaskan jika saat ini taksi maupun ojek online tidak memiliki payung hukum yang jelas. Terlebih setelah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 tahun 2018 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Monggo sama-sama bekerja tapi seharusnya memiliki etika. Seperti ojek online walaupun memakai aplikasi tapi mereka bersedia tidak memakai seragam juga dapat tetap jalan. Sehingga tidak perlu sampai terjadi benturan di lapangan,” tandasnya.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...