MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Soal Putusan Bawaslu Jateng, Ganjar : Tak Ada Pelanggaran Pemilu

0 637

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 35 kepala daerah di Jawa Tengah yang mengikuti deklarasi mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf di Solo beberapa waktu lalu tidak melanggar pidana pemilu.

Hanya saja mereka dianggap telah melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bawaslu bakal mengirimkan surat rekomendasi kepada Kemendagri mengenai masalah ini.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun angkat bicara. Ia memastikan tidak ada pelanggaran pemilu dalam deklarasi yang digelar di Solo, Sabtu (26/1/2019) lalu.

“Sudah diputuskan kok, tidak ada pelanggaran pemilu,” kata Ganjar usai mengikuti peringatan Harlah ke-73 Muslimat NU tingkat Jateng di Alun-alun Kudus, Minggu (24/2/2019).

Terkait dengan keputusan Bawaslu Jateng yang akan mengirimkan rekomendasi ke Kemendagri, Ganjar pun mempersilahkannya.

“Silahkan saja. Kalau bukan kewenangan (Bawaslu) ngapain ngurus. Kasih saja ke Kemendagri, nanti biar Kemendagri periksa saya,” ujarnya.

Baca : 35 Kepala Daerah Peserta Deklarasi Solo Dianggap Langgar UU Pemda, Bawaslu Rekomendasikan Sanksi

Sebelumnya, Bawaslu Jateng memutuskan 35 kepala daerah yang ikut deklarasi mendukung Jokowi-Ma’ruf di Solo tak melanggar pidana atau administrasi pemilu. Namun mereka dianggap melanggar UU tentang Pemerintah Daerah.

Yakni mengenai soal netralitas yang diatur dalam  Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Masuk pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini UU Pemda,” kata Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin kepada wartawan, Sabtu (23/2/2019).

Ia juga menyebut, putusan Bawaslu Jateng tersebut akan dikirimkan ke Kemendagri untuk proses penangananya.

“Rekomendasi kasus ini dikirimkan ke Kemendagri. Kami juga memberikan status laporan kepada pelapor,” terangnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Jawa Tengah melaporkan deklarasi yang dilakukan kepala daerah di Jateng.

Editor : Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.