Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Jarang Update, BDT Milik Kemensos Tak Bisa Jadi Acuan Pemberian Bantuan Sosial di Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Basis Data Terpadu (BDT) milik Kementrian Sosial (Kemensos) sejatinya adalah patokan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sosial berbentuk apapun. Regulasinya pun sudah menetapkan demikian.

Namun pada kenyataannya, pembaharuan pada basis data terpadu sangat minim dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Hingga berdampak pada sejumlah usulan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Seperti Program Indonesia Pintar (PIP),  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus, Lutful Hakim. Basis data yang seharusnya diperbarui secara berkala, pada kenyataannya sangat minim pembaruan data.

“Basis data harus di-update setiap saat,” jelas Lutful.

Lutful menjelaskan, aplikasi untuk mengupdate data ke dalam BDT sebenarnya  sudah ada di semua desa dan kelurahan. Tinggal bagaimana desa menggunakannya. Pihaknya juga terus berupaya menggenjot desa untuk memperbaharui datanya. Update kali ini dilakukan untuk pendataan terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Para relawan pembaruan basis data terpadu saat dikumpulkan pihak Dinsos P3AP2KB untuk mengentri data baru ke aplikasi BDT di kantor Dinsos P3AP2KB beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom/Anggara Jiwandhana)

“Beberapa hari lalu kami fasilitasi mereka untuk mengupdate data untuk hal ini,” terang Lutful.

Update BDT sejatinya bisa dilakukan pihak desa setiap saat. Hanya, penetapan dari Kemensos biasanya dilakukan setiap enam bulan sekali. Terkait kendala, Lutful hanya mengeluh soal kurangnya tenaga admin khusus. Sedangkan selama ini diurus oleh relawannya saja.

“Karena memang dananya terbatas,” ucapnya.

Terpisah,  Sofyan Hamdani, Admin khusus data kesejahteraan sosial Desa Pasuruhan Lor mengaku proses update data BDT memang tidak mudah. Untuk mengganti data BDT, pihaknya  perlu memasukkan seluruh data Kartu Keluarga (KK) dan data di form pengajuan satu persatu.

“Kalau yang melakukan hal semacam ini bukan generasi muda dan orang yang cakap teknologi tentu akan mengalami kesulitan,” tandasnya.

Hal tersebut dibenarkan Kaur Kesra Desa Pasuruhan Lor, Budi Mulyono. Pihaknya meerasa sudah tidak sanggup untuk melakukan update KPM melalui komputer. Usianya yang sudah tua dan gagap teknologi membuatnya kesulitan saat melakukan update basis data terpadu.

“Rata-rata pegawai Pemdes usianya sudah tua, sehingga butuh tenaga yang masih muda dan mahir teknologi untuk melakukan verifikasi dan validasi data DBT,” tandas Budi.

Editor : Supriyadi

Comments
Loading...