Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ratusan Buruh PT SIP Ajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ke PN Semarang

0 460

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 269 orang buruh PT Soloroda Indah Plastik (SIP) mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ke Pengadilan Negeri Semarang. Para buruh melalui kuasa hukumnya Daru Handoyo dan Lukis Asharyanto, mengajukan permintaan pesangon sesuai masa kerja, uang tunggu dan hak normatif lainnya sebesar Rp 16 miliar.

“Tuntutan tersebut belum termasuk dengan uang proses selama penyelesaian sengketa sebelum buruh resmi dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” terang Daru.

Terkait jumlah buruh yang menutut pesangon dan hak normatif, ia menyebutkan ada sebanyak 322 orang. Namun buruh yang akhirnya mengajukan gugatan PHI ke PN hanya tinggal 269 orang. Sedangkan 53 buruh lainnya lebih memilih menerima tali asih sebesar Rp lima juta dari perusahaan.

“Saat ini ada 269 orang buruh yang kami perjuangkan untuk mendapatkan pesangon,” ujarnya.

Untuk uang proses sendiri, lanjutnya, merupakan regulasi yang dianjurkan dinas terkait. Uang ini berada di luar tuntutan hak-hak normatif sebesar Rp 16 miliar. Besaran uang proses dihitung sejak perusahaan PT SIP tutup pada Agustus 2017 lalu dengan nominal sebesar satu Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus per buruh dikalikan dengan masa menunggu penyelesaian PHI tuntas.

Ia merinci, gugatan PHI terhadap PT SIP diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang sudah dilaksanakannya sejak Senin (28/1). Hanya, proses penyelesaian perkara masih menunggu penetapan majelis hakim untuk disidangkan.

“Gugatan PHI kami ajukan karena tidak ada komitmen baik dari pihak perusahaan,” ungkapnya.

Sita jaminan dan sita persamaan diajukan pihaknya agar gugatan tidak sia-sia. Ini berlaku terhadap aset bergerak dan tidak bergerak.  Diantaranya mesin pabrik dan tanah perusahaan seluas 17 ribu meter per segi.

“Kalau aset bergerak dan tidak bergerak ternyata sudah dia gunkan ke perbankan, maka jika nanti sampai terjadi lelang maka kami dapat mengajukan perlawanan,” tegasnya.

Langkah penyelesaian persoalan antara buruh dan manajemen PT SIP sebenarnya telah dilakukan secara bipartit, maupun melalui mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerperinkop UKM) Kabupaten Kudus.

Mediasi juga sempat dilakukan oleh Komisi B DPRD Kudus dengan mengundang pihak terkait. Hanya masih tak ada jalan keluar yang disepakati.

Hal itu diakui Kepala Disnakerperinkop UKM Kabupaten Kudus, Bambang Tri Waluyo. Menurutnya, selama ini telah dilakukan banyak cara penyelesaian termasuk mediasi guna memecahkan masalah ini.

Hanya, karena tidak ada komitmen dan itikad baik dari perusahaan maka tidak tercapai kesepakatan.

“Kalau buruh akhirnya mengajukan gugatan PHI ke Pengadinal Negeri Semarang, itu hak mereka,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.