Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Laporan Dugaan Gratifikasi Belum Ditindaklanjuti, KMKB Kembali Gelar Aksi

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah warga yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) kembali melakukan aksi di depan Kantor Bupati Kudus, Rabu (30/1/2019). Mereka menuntut agar pihak Kejaksaan Negeri Kudus segera memproses dugaan laporan gratifikasi oknum anggota DPRD Kudus. Karena sudah dua pekan laporan gudaan gratifikasi belum ditindaklanjuti pihak Kejari.

Dalam aksinya, salah satu anggota KMKB yang mengenakan pakaian berdasi sambil memakai topeng monyet. Selain itu, ia membawa pikulan yang mengangkat dua wadah yang bertulisan jatah proyeksi anggota dewan.

Selain itu juga tampak seorang yang mengenakan pakaian seperti maling. Ia membawa sesuatu yang dipegangnya. Serta ada tulisan oknum dewan makelar proyek.

Ketua KMKB Sururi Mujib mengatakan, telah dua minggu laporan dugaan gratifikasi dewan berada di Kejaksaan Negeri Kudus. Data proyek aspirasi dewan dan sejumlah kejanggalan terkait proses penganggaran telah disampaikan.

“Namun hingga kini belum ada perkembangan signifikan dari Kejari Kudus dalam menindaklnajuti hal tersebut,” katanya saat orasi di depan Kantor Halaman Bupati Kudus, Rabu (30/1/2019).

Ia mengatakan, Kejari Kudus sebelumnya diminita menindaklnajuti laporan dugaan gratifikasi dalam proyek aspirasi DPRD Kudus APBD tahun 2019. Sebagaimana hasil investigasi KMKB ditemukan sebanyak Rp 97,5 miliar yang ditemukan dalam sejumlah proyek. Mulai dari proyek insfrastruktur, publikasi, kegiatan sosial hibah dan kunker.

“Masing-masing anggota DPRD Kudus mendapatkan jatah Rp 1,8 miliar untuk anggota biasa, unsur pimpinan Rp 4,3 miliar dan Rp 6,2 miliar khusus untuk Ketua Dewan,” katanya.

Di sisi lain, upaya pencegahan harus dilakukan oleh saber pungli dan inspektorat. Untuk itu, ia meminta agar segera menindaklanjuti hal tersebut.

“Saber pungli dan Inspektorat wajib melakukan pengawasan terhadap kepala dinas disemua OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Kudus,” tandasnya.

Selepas menyampaikan orasi di depan Kantor Bupati Kudus sejumlah tersebut kemudian melakukan aksi di depan kantor Inspektorat Kabupaten Kudus. Mereka juga meminta agar agar melakukan langkah preventif dan koreksi terhadap sejumlah proyeksi aspirasi.

Kepala Inspektorat Kudus Adi Harjono mengatakan mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut dalam rangka mendukung dan mengawal tugas Inspektrat.

“Kami merupakan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan kami sebagai pengawas telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap seluruh OPD di Kabupaten Kudus untuk pencegahan KKN,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...