MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Kemendikbud Resmi Hapus SKTM, Ganjar : Jangan Akali Pakai Zonasi

0 2.316

MuriaNewsCom, Semarang – Keputusan untuk menghapus surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam proses penerimaan siswa didik baru (PPDB) tidak hanya diterapkan Pemprov Jateng. Pemerintah pusat juga telah mengeluarkan aturan penghapusan SKTM.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi telah menghapus SKTM sebagai syarat dalam proses PPDB pada tahun ajaran 2019-2020.

Ini dikatakan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat menghadiri Rembug PPDB Online SMA/SMK Negeri Provinsi Jateng Tahun 2019-2020 di Wisma Perdamaian, Rabu (16/1/2019).

“Persoalan SKTM sudah selesai dengan dihapusnya persyaratan tersebut oleh kementerian melalui peraturan menteri (Permen),” katanya.

Ia menyatakan, dengan keluarnya permen tersebut pemprov kini bisa mempercepat penyusunan peraturan gubernur (pergub) tentang PPDB.

Meski demikian, Ganjar menyebut jika penghapusan SKTM ini belum bisa menyelesaikan masalah terkait kecurangan dalam penerimaan siswa baru. Terlebih orang tua siswa masih punya anggapan untuk memasukkan ke sekolah favorit.

Sehingga mereka akan mempermainkan sistem zonasi yang telah ditetapkan. Salah satu caranya, mereka akan pindah KTP di zona sekolah yang dianggap favorit.

Dijelaskan, sistem zonasi nantinya akan melakukan pendekatan wilayah pada kelurahan dan desa. Sebanyak 90 persen siswa harus berasal dari wilayah terdekat, dengan sisanya lima persen dari jalur prestasi, dan lima persen sisanya dari jalur pindah.

“Saya wanti-wanti betul kepada pihak sekolah dan masyarakat. Tolong awasi betul persoalan zonasi ini. Sekarang sudah terjadi, banyak orang tua siswa yang pindah kartu Kepala Keluarga (KK) untuk mengejar agar anaknya sekolah di sekolahan favorit,” ujarnya.

Untuk membendung akal-akalan dari orang tua murid tersebut, pihaknya akan membuat sejumlah regulasi yang mengatur mekanisme tersebut.

“Regulasi nanti kami buat. Forum OSIS, Wali Murid dan tokoh masyarakat kami minta juga ikut mengawasi dan gencar melakukan sosialisasi,” terangnya.

Menurutnya, pengaturan sistem zonasi itu nantinya akan dibahas ketentuannya, termasuk persyaratan jika ada siswa yang pindah tempat tinggal. Sehingga, nantinya tidak menjadi celah untuk direkayasa.

“Semua harus masuk akal. Jangan ada setelah SKTM dihapus, ada akal-akalan pindah ke KK. Jangan, tolong jangan ada akal-akalan lagi,” tutupnya.(lhr)

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.