Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Tak Ada Titik Temu, Posisi Wabup Grobogan Dibiarkan Kosong

MuriaNewsCom, Grobogan – Posisi Wakil Bupati Grobogan yang kosong hampir tiga tahun tampaknya tidak akan terisi. Hal ini terkait tidak adanya titik temu antar partai koalisi saat melakukan beberapa kali pembahasan pengisian wabup tersebut.

Terkait kondisi tersebut, Ketua DPC PKB Grobogan HM Nurwibowo bahkan sudah mengambil sikap tegas. Pihaknya memutuskan untuk menghentikan proses pembahasan pengisian jabatan wabup dan membiarkannya kosong. Sikap itu dilakukan karena dalam beberapa kali pembahasan tidak ada titik temu diantara partai koalisi.

“Untuk pembahasan jabatan wabup ini kita tentukan hingga akhir tahun 2018 sudah harus selesai karena masa jabatannya tinggal dua tahun. Tetapi kenyataannya tidak ada titik temu dalam beberapa kali pembahasan. Oleh sebab itu, kita putuskan untuk menghentikan pembahasan masalah pengisian wabup dan biarkan saja kosong sampai selesai,” tegasnya, Rabu (2/1/2018).

Seperti diketahui, dalam Pilkada lalu, pasangan Sri Sumarni dan Edy Maryono yang keluar sebagai pemenang sudah ditetapkan KPU sebagai Bupati dan Wakil Bupati Grobogan terpilih masa jabatan 2016-2021. Namun, pada akhirnya, hanya Sri Sumarni yang dilantik pada 21 Maret 2016 sebagai Bupati Grobogan. Sebab, Edy Maryono selaku wakil bupati terpilih telah meninggal dunia pada 11 Maret atau 10 hari sebelum pelantikan.

Sementara itu, Sekertaris DPC PDI Perjuangan Agus Siswanto mengatakan, bupati sudah memfasilitasi partai koalisi untuk membicarakan kekosongan posisi wakil bupati. Dalam dua kali rapat terakhir, ada satu partai politik yang selalu berhalangan hadir.

‘’Dari empat partai pengusung, hanya, PDI-Perjuangan, PKB, dan Partai Hanura, yang selalu hadir. Sementara PAN, pada dua rapat terakhir selalu berhalangan hadir,” katanya.

Agus menjelaskan, sebelumnya, PKB, Partai Hanura, dan PAN, masing-masing mengajukan satu nama untuk mengisi posisi tersebut. Yakni Mukhlisin dari PKB, Setiawan Djoko Purwanto dari Partai Hanura, dan PAN mengajukan Khumaedi.

“Dalam pengajuan calon wakil bupati, partai koalisi harus menyerahkan maksimal dua nama pada DPRD untuk kemudian diputuskan dalam rapat paripurna. Karena terjadi kebuntuan dalam beberapa pertemuan terakhir, akhirnya keputusan siapa nama yang diajukan menjadi calon wakil bupati belum bisa dilakukan,” katanya.

Editor : Supriyadi

Comments
Loading...