Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Jateng Dapat Kucuran Dana dari Pusat Sebesar Rp 69,349 Miliar

MuriaNewsCom, Semarang – Provinsi Jawa Tengah mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 69,34 miliar. Dana tersebut masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKKD) tahun 2019.

DIPA diserahkan langsung Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Istana Negara, Selasa (11/12/2018).

Dana DIPA dan TKDD tahun 2019 yang diterima Jateng senilai Rp 69,349 miliar diperuntukkan untuk Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota di provinsi ini.

Rinciannya, Pemprov Jateng memperoleh dana senilai Rp 12,328 miliar dan sisanya untuk 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Ganjar mengatakan, jika dalam penyerahan DIPA dan TKTD, Presiden mengimbau agar kementerian, lembaga dan kepala daerah menekankan pada kepentingan masyarakat.

“Misalnya untuk kemiskinan, belanja modal dan sebagainya. Presiden juga meminta agar birokrasi mengurangi rapat, kunjungan-kunjungan agar politik penggunaan anggaran dapat efektif. Tentu kami akan melaksanakan arahan dari Presiden tersebut,” terangnya.

Ganjar juga menegaskan jika Pemprov Jateng akan mendukung penuh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal itu sudah dilakukan Jateng pada tahun sebelumnya, dimana APBN difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.

“Presiden kemarin sangat serius bicara soal infrastruktur dan kami mendukung pula dengan fokus pada pembangunan infrastruktur,” tegasnya.

Saat ini lanjut dia, Pemerintah Pusat akan fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu dilakukan untuk menghadapi perubahan zaman yang semakin luar biasa.

“Saya pasti akan dukung program tersebut. Sebab saya yakin, tanpa dukungan daerah tidak mungkin pemerintah pusat dapat berhasil menjalankan programnya, begitu juga sebaliknya, daerah tidak bisa membiayai sendiri program kerja yang ditetapkan. Jadi memang harus selaras antara pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.

Dalam APBN 2019, pendapatan ditetapkan sebesar Rp 2,165 triliun. Sementara untuk belanja negara sebesar Rp 2,461 triliun.

Belanja pemerintah pusat dialokasikan melalui kementerian/lembaga sebesar Rp 855,4 triliun dan non-K/L Rp 778,9 triliun. Anggaran itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara TKDD sebesar Rp 826,8 triliun diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah,  mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...