Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ranperda APBD Blora Tahun 2019 Dapat Persetujuan Anggota Dewan

0 336

MuriaNewsCom, Blora – Setelah melalui serangkaian pembahasan, Rancangan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Blora untuk tahun anggaran 2019 akhirnya disetujui anggota DPRD setempat lewat rapat paripurna.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Blora Bambang Susilo tersebut, semua fraksi memberikan persetujuan terhadap RAPBD tersebut. Setelah disetujui, selanjutnya dilakukan penandatanganan bersama yang dilakukan Bupati Blora Djoko Nugroho dan pimpinan DPRD.

Dalam RAPBD 2019 tersebut diketahui, pendapatan daerah nilainya sebesar Rp 2,1 triliun lebih. Kemudian, belanja daerah sebesar Rp 2,1 triliun, penerimaan pembiayaan Rp 43 miliar dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  sebesar Rp 6,5 miliar.

”Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa struktur anggaran dalam RAPBD 2019 mengalami defisit sebesar Rp 36,5 miliar. Defisit ini dapat ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp 36,5 miliar. Dengan demikian tidak mengalami defisit riil, sehingga tidak perlu menutup defisit tersebut dari sumber pembiayaan lain,” ungkap juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora Bambang Sulistya, saat membacakan substansi RAPBD 2019 dalam rapat paripurna tersebut.

Sementara itu, Bupati Blora Djoko Nugroho mengatakan, keputusan bersama tentang persetujuan RAPBD ini berdampak baik bagi upaya peningkatan pembangunan daerah. Selanjutnya, kesepakatan bersama antara dewan dan pemkab terkait RAPBD 2019 ini akan dimintakan evaluasi pada Gubernur Jawa Tengah. Evaluasi ini perlu dilakukan agar tercapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional.

“Kami sampaikan terima kasih pada anggota dewan atas selesainya pembahasan RAPBD  tahun 2019 ini,” katanya.

Selain persetujuan RAPBD Tahun 2019, dalam rapat paripurna tersebut juga dilakukan persetujuan enam Ranperda lainnya yang telah selesai dibahas oleh anggota DPRD Blora.

Di antaranya adalah Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Penyelenggaraan Ibadah Haji, Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Ranperda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Ranperda tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.