Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Nominal UMK Daerah Lain Lebih Gede, Ganjar Tak Mau Grusa-grusu

0 412

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan tak mau grusa-grusu (tergesa-gesa) dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2019. Hal ini terkait banyaknya daerah yang menetapkan UMK jauh lebih tinggi dari ketentuan PP Nomor 78 tentang Pengupahan.

Ganjar menyebut, akan lebih mengedepankan dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah. Dia khawatir jika tingginya persentase kenaikan upah, justru merugikan semua pihak.

“Tidak sekadar tingginya angka yang dikeluarkan sehingga naiknya tinggi, tapi nanti itu terbayar tidak? Justru Jawa Tengah hati-hati, Kita menjaga perasaan kawan-kawan buruh dan pengusaha,” katanya.

Ia khawatir jika UMK dipaksakan dengan nominal yang tinggi, nanti justru para pengusaha tak mampu membayar, sehingga muncul PHK.

“Selain kita menghitung ekonomi eksternal yang sekarang lagi enggak bagus. Maka jangan sampai ada ‘ya kalau dipaksa begini kita bayar rapelan dan sebagainya, nanti PHK’. Waduh,” katanya, Senin (19/11/2018).

Ganjar tidak menginginkan pengusaha melahirkan ancaman-ancaman itu. Maka selagi dialog masih ada, Ganjar menilai masukan-masukan dari buruh jadi penting disampaikan.

Ini dikatakan Ganjar usai bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, di ruang kerja Kemenakertrans. Dalam pertemuan itu Ganjar menyerahkan dokumen masukan penetapan UMK dari serikat buruh di Jateng.

Baca : Ganjar Laporkan Penolakan Buruh Soal UMK 2019 ke Menteri

Para buruh menginginkan penetapan UMK didasari survei kebutuhan hidup layak (KHL) bukan berdasarkan PP Nomor 78. Dokumen yang disampaikan Ganjar tersebut bakal jadi salah satu literatur politik ketenagakerjaan yang saat ini tengah disusun kementerian terkait.

“Sudah kita sampaikan apa yang jadi aspirasi kawan-kawan (serikat pekerja) kepada Pak Menteri. Tadi kita berikan masukan cara menyusun formula bagaimana perspektif buruh terhadap cara menghitungnya kita sampaikan. Bahkan seluruh dokumennya kita sampaikan,” kata Ganjar.

Ganjar menyebut, Menakertrans menyambut baik hal tersebut. Terlebih saat ini Kemnakertrans sedang menyiapkan perubahan yang cukup serius dalam politik ketenagakerjaan.

“Ini menjadi masukan dan akan menjadi literatur yang akan dikumpulkan Pak Menteri sebagai masukan dari daerah untuk penyusunan regulasi politik ketenagakerjaan yang lebih tinggi lagi. Tinggal kita melihat waktu sampai kapan ini beres,” terangnya.

Usai melakukan pertemuan satu jam tersebut, Ganjar yang didampingi Kadisnakertrans Jateng Wika Bintang dijadwalkan menerima penghargaan dari Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Hanif Dhakiri.

Penghargaan diberikan atas prestasi dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2018 (INTEGRA 2018) kategori Provinsi Dengan Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja Terbaik.

Editor : Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.