Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Bupati Kudus Terima Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD 2019

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus H.M. Tamzil dan Wabup H.M. Hartopo mendengarkan Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Kudus TA 2019. Berlangsung pada hari Jumat (16/11/2018), dihadiri pula oleh unsur Forkopinda berserta anggota dewan yang berkesempatan hadir.

Hadi Sucahyono Juru Bicara Fraksi PDIP menyampaikan agar Ranperda APBD 2019 segera disahkan karena program-program untuk masyarakat Kudus yang harus segera dilaksanakan. Selain itu proyeksi di ekonomi makro dinilai belum mencapai target.

“Ekonomi mikro berasal dari pendapatan dan konsumsi di tingkat keluarga, karena jika kesejahterakan di tingkat keluarga tercapai maka di tingkat daerah juga akan tercapai,” katanya.

Sementara itu dari Fraksi Golkar menyampaikan dukungan terhadap visi misi serta apresiasi kepada Bupati – Wakil Bupati karena telah memenuhi janji untuk memberi tunjangan dengan menaikkan dana hibah. H. Sunarto dari Fraksi PKB mengingatkan mengenai bantuan hibah untuk perbaikan rumah tidak layak huni agar dapat diaktifkan kembali.

“Kedepan program tersebut direalisasikan kembali dan ditingkatkan,” ungkapnya.

Untuk memaksimalkan waktu karena sudah mendekati waktu Salat Jumat, Fraksi-Fraksi lainnya menyampaikan pesan secara “terlampir” untuk pandangannya terhadap Ranperda APBD 2019.

Usai rapat, Tamzil mengapresiasi pandangan dan dukungan dari Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD 2019. “Dewan memberikan uraian agar lebih selektif lagi dan tepat sasaran mengenai dana hibah,” ujarnya.

Tamzil mengungkapkan verifikasi dan administrasi untuk guru penerima dana hibah sedang berlangsung. Diharapkan nantinya dana tersebut dapat meningkatan kapasitas guru dalam mengajar.

Sementara itu Bansos untuk orang sakit nantinya akan dibantu Rp 50 ribu per-hari yang dicairkan melalui dinas sosial. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat kurang mampu atau yang menggunakan BPJS kelas 3. Sementara untuk alokasi anggaran dia menyebut anggaran sekitar 3M. (NAP)

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...