Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

9 Fraksi DPRD Kudus Beri Pandangan Umum Raperda APBD Tahun 2019

MuriaNewsCom, Kudus – Sembilan fraksi di DPRD Kabupaten Kudus menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2019 di ruang rapat sidang paripurna Gedung  DPRD, Jumat (17/11/2018). Sidang paripurna itu menindaklanjuti sidang sebelumnya penyampaian nota keuangan raperda APBD anggaran 2019 oleh Bupati Kudus. Kamis (16/11/2018) kemarin.

Kesembilannya fraksi menyampaikan pandangan satu persatu terhadap raperda itu. Penyampaikan itu diawali pembacaan dari fraksi PDI Perjuangan hingga terakhir oleh fraksi Golkar.

Pada kesempatan pertama, fraksi PDI Perjuaangan disampaikan oleh Hadi Sucahyono. Ia menyamapaikan terkait target retribusi dan pajak daerah yang dirasa belum maksimal. Hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran bagi masyarakat.

“Untuk itu agar kedepan didorong semua pihak agar berpijak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandas perundang-undangan,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti dengan ekonomi mikro atau ekonomi keluarga. Apalagi pemerintah ke depan agar melakukan pelatihan kepada keluarga miskin, kesejahteraan keluarga, pendampingan umkm, dan pendidikan formal masyarakat.

“Dengan begitu ekonomi keluarga nantinya akan juga mampu untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus,” papar dia.

Penyampaikan pandangan umum selanjutnya oleh fraksi PKB yang disampaikan oleh Sutejo. Pada kesempatan itu, Sutejo mengingat pemerintah Kabupaten Kudus memperhatikan kondisi cuaca. Di mana saat ini sedang musim peralihan yakni kemarau kepenghujan.

“Untuk itu pemerintah daerah seharusnya sudah siap untuk mepersiapkan penanganan langkah bencana yang ada di Kudus. Dengan begitu, Kabupaten Kudus akan terhindari bencana alam selama musim penghujan,” papar dia.

Rapat paripurna pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2019 di ruang rapat sidang paripurna Gedung  DPRD, Jumat (17/11/2018). (MuriaNewsCom/Dian Utoro Aji).

Selanjutnya, penyampangan pandangan umum oleh fraksi Gerindra oleh Fathul Aziz. Menurutnya fraksi Gerindra perlu untuk menyampakan pangan umum terkait dengan tanggapan raperda APBD tahun 2019.

“Untuk pandangan terhadap raperda itu sudah terlampir. Dengan demikian untuk dijadikan masukan supaya Kabupaten Kudus ini dapat mewujudkan program-program Bupati dan Wakil Bupati Kudus,” papar dia.

Fraksi PKS Sohibul Huda mengatakan fraksinya telah melakukan pencermatan dan melakukan pandangan terhadap raperda APBD tahun 2019. Menurutnya ia akan mendukung dan memberikan pandangan. Baik dari program pendidikan hingga program kesehatan.

“Setelah kami cermati kami melakukan beberapa pandangan  yang kemudian kami sampaikan dilampiran ini. Kemudian untuk catatan dan ususlan kami sampaikan terlampir,” jelasnya.

Kesempatan penyampaian pandangan umum disampaikan oleh fraksi Nasdem Sutejo. Dari sisi Pendapatan Daerah ternyata Pendapan Asli Daerah hanya berkonstribusi sebesar 18,89%. Hal itu dari total  Pendapatan APBD Kabupaten Kudus. Sehingga ketergantungan struktur APBD kepada pemerintah atasan masih sangat tinggi.

“Pemerintah Daerah hendaknya mempunyai strategi dan planning kedepan sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah atasan tidak begitu tinggi,” jelasnya.

Kemudian, masih Sutejo, mengenaik kenaikan Belanja Hibah merupakan komponen yang  mengalami kenaikan secara signifikan. Karena dialokasikan untuk memberikan bantuan keuangan kepada guru-guru TPQ/Madin/Diakona/Sekolah Minggu/Wiyata Bakti dan madrasah di Kabupaten Kudus.

“Sebagai implementasi dari program Bupati. Mohon agara dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang ada sehingga tidak menimbulkan implikasi hokum dikemudian hari,” ungkapnya.

Kemudian, Frkasi Hanura Demokrat Syahdianto mengatakan setelah melakukan pencermatan dan peneleaaan terhadap raperda APBD tahu 2019. Pihaknya siap untuk mendukung program yang telah disusun dalam raperda APBD tahun 2019.

Penyampaikan pandangan umum selanjutnya disampaikan oleh Fraksi Bintang Pembangunan Sutiyono. Ia menyampaikan tanpa rasa mengurangi rasa hormat kepada Bupati dan Wakil Bupati Kudus, ia meminta menyampaikan tanggapan terkait pandangan fraksi itu.

“Tanpa rasa hormat kami, setelah kami mencermati raperda APBD 2019 itu. Untuk segera Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk memberikan tanggapan terkait pandangan umum,” ungkapnya.

Terakhir, penyampaian pandangan umum oleh fraksi Gokar yang disampaikan Ali Mukhilisin. Dalam penyampaian itu ia mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Kudus. Apalagi ia mengaku senang dengan Bupati dan Wakil Bupati merealisasikan tunjangan kesejahteraan guru madin.

“Kami memberikan apresiasi atas upaya menepati janji oleh Bupati dan Wakil Bupati Kudus terkait programnya tentang tunjangan guru madin yang dilaksanakan oleh Bupati Kudus dan Wakil bupati Kudus,” jelasnya.

Sementara itu, selanjutnya agenda rapat paripurna tanggapan Bupati atas pandangan umu oleh fraksi-fraksi akan dilaksanakan pada hari Senin (19/11/2018) besok.

Bupati Kudus HM Tamzil mengatakan, pembahasan raperda ini didukung oleh anggota DPRD. Iapun berharap untuk pembahasaanya di tingkat Komisi berjalan dengan lancar.

“Sehingga seperti program tunjangan guru madin ini segera benar-benar didapatkan manfaatnya oleh para guru itu,” jelasnya. (NAP)

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...