Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

PPRK Dukung Kebijakan Pemerintah Tekan Peredaran Rokok dan Cukai Ilegal

MuriaNewsCom, Kudus – Asosiasi Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK) meminta untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan peredaran rokok cukai dan ilegal yang beredar di pasaran. Apalagi keberadan rokok dan cukai ilegal sangat merugikan industri rokok. Terutama penerimaan negara khususnya pendapatan cukai rokok.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian PPRK Agus Sarjono saat menghadiri diskusi publik maraknya peredaran rokok ilegal bagaimana solusinya di Hotel Griptha, Kamis (15/11/2018). Menurutnya Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kudus merupakan sentra produksi rokok yang sekaligus penyumbang penerimaan cukai rokok terbesar nasional.

“Namun,keberadaan peredaran rokok illegal tertama di Kudus, sangat merugikan bagi pertumbuhan industri rokok serta merugikan Negara dari sektor penerimaan bea cukai. Karena rokok illegal umumnya menggunakan cukai palsu untuk mengelabuhi serta mengelakkan dari pembayaran cukai,” jelas Agus saat Diskusi Publik dengan tema “Maraknya Peredaran rokok llegal, Bagaimana Solusinya” di Hotel Griptha Kudus, Kamis (15/11/2018).

Ia mengatakan bahwa rokok ilegal sering kali menyasar konsumen ekonomi lemah. Karena selisih harga dengan rokok yang legal cukup jauh. Dengan begitu situasi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk meraih keuntungan dengan cara-cara yang melanggar aturan.

“Sebab ada selisih harga yang lebih mura antara rokok ilegal dan rokok legal,” jelasnya.

Sementara itu menurut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Kudus, Imam Prayitno, S.Kom, mengatakan berdasarkan data dari Kementrian Keuangan, bahwa target penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.158,8 triliun. Hal itu dari target tahun ini yang sebesar Rp 148,2 triliun. Yakni mengalami kenaikan sekitar Rp.10,6 triliun.

“ Pemerintah sempat mewacanakan kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2019, namun kenaikan tarif cukai tersebut dapat berdampak negatif kepada struktur industri rokok di Indonesia,” jelas Imam.

Ia mengatakan, tidak naiknya cukai rokok pada tahun 2019 serta maraknya peredaran rokok illegal dikhawatirkan pemerintah tidak dapat memenuhi target penerimaan cukai tembakau. Apalagi tahun ini telah ditetapkan sebesar Rp. 158,8 triliun.

” Untuk meningkatkan target pendapatan cukai rokok, kita sangat mendukung adanya dialog publik mengingat permasalahan cukai bukan hanya dari pemerintah namun peran serta dari stage holder untuk mewujudkan target pendapatan Negara soal cukai,”lanjutnya.

Sementara itu, Joko Utomo. pengamat ekonomi Universitas Muria Kudus mengatakan,terkait dengan penerimaan negara soal cukai, sangat menunjang penerimaan Negara. Untuk itu diperlukan kesadaran masyarakat khususnya yang menggunakan rokok illegal karenaberpengaruh pada penerimaan Negara soal cukai.

“ Perlu kesadaran berbagai pihak terutama masyarakat dan stake holder untuk bersama-sama menanggulangi cukai illegal,” tambahnya.

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...