Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Tuntut Kenaikan Upah 12,5 Persen, Puluhan Buruh di Grobogan Gelar Aksi

MuriaNewsCom, Grobogan – Aksi damai dilakukan puluhan buruh yang tergabung dalam wadah Aliansi Gerakan Buruh Grobogan (Gebug), Rabu (14/11/2018). Aksi ini dilakukan para buruh dalam rangka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2019.

Dalam aksinya, para buruh melakukan orasi di depan pintu gerbang pendapa kabupaten. Aksi damai ini mendapat penjagaan ketat dari puluhan aparat keamanan.

Usai orasi, perwakilan buruh melangsungkan audensi dengan Sekda Grobogan Moh Sumarsono di ruang rapat setda lantai I. Ikut mendampingi dalam audensi, Kepala Disnakertrans Achmad Haryono, dan Kasatpol PP Bambang Panji.

Dalam audensi itu, Koordinator Aksi Sintono menegaskan, pihaknya meminta agar kenaikan upah pekerja mencapai 12,5 persen atau menjadi Rp 1.755.000 dari upah sebelumnya sebesar Rp 1.560.000.

Menurut Sintono, mengacu hasil rapat SPSI Jateng dan Nasional, teman-teman buruh menyepakati tuntutan kenaikan UMK sebesar 25 persen. Oleh sebab itu, pihaknya terus mengupayakan dan mendesak pemerintah supaya menerima usulan tersebut.

“Kalau mengacu hasil rapat SPSI Jateng dan Nasional, teman-teman buruh menyepakati tuntutan kenaikan sebesar 25 persen. Ini permintaannya saya turunkan menjadi 12,5 persen saja,” kata Sintono yang menjabat jadi Ketua SPSI Grobogan itu.

Dalam rapat beberapa hari lalu, mayoritas anggota dewan pengupahan menyetujui kenaikan UMK 2019 sebesar 8,03 persen atau menjadi Rp 1.685.500. Kenaikan ini sesuai penghitungan dalam PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun, usulan kenaikan ini ditolak pihak SPSI saat itu.

Ia menyatakan, semenjak lahirnya PP 78 tahun 2015, kenaikan upah buruh hanya berkisar 8-10 persen tiap tahun. Kenaikan ini dilakukan hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja.

“Harusnya, kenaikan upah didasarkan pada komponen hidup layak yang diamanatkan dalam UU No 13 tahun 2013 dan Kepmenaker No 13 tahun 2012. Abaikan PP 78 tahun 2015 karena isinya tidak melindungi kepentingan kaum buruh dan hanya melegalkan politik upah murah,” tegasnya.

Sekda Grobogan Moh Sumarsono mengatakan, terkait adanya aspirasi dari aliansi buruh tersebut, pihaknya akan mengajukan dua angka kenaikan upah ke Gubernur Jateng. Yakni, kenaikan upah sebesar 8,03 persen atau Rp 1.685.500 sesuai rapat dewan pengupahan dan Rp 1.755.000 sesuai aspirasi dari buruh.

“Jadi ada dua angka kenaikan upah yang akan kita sampaikan ke Gubernur. Nanti, keputusannya kita serahkan pada Pak Gubernur,” katanya.

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...