Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

SPSI Tak Sepakat, Pembahasan UMK Grobogan Deadlock

MuriaNewsCom, GroboganRapat pembahan usulan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) Grobogan tahun 2019 belum ada kesepakatan, Jumat (9/11/2018). Bahkan, rapat pembahasan yang digelar di aula Kantor Disnakertrans itu sempat diwarnai ketegangan hingga akhirnya terjadi deadlock.

Dalam rapat tersebut, muncul usulan nilai UMK 2019 sebesar Rp Rp 1.685.500. Angka ini ada kenaikan 8,03 persen dari UMK tahun 2018 sebesar Rp 1.560.000.

Besaran UMK 2019 tersebut diambil berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Yakni, upah pada tahun sebelumnya dikalikan inflasi dan ditambah pertumbuhan ekonomi.

Namun, usulan draf dari dewan pengupahan tersebut ditolak Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Grobogan Sintono yang hadir dalam rapat tersebut. Dengan tegas, ia meminta agar kenaikan upah pekerja mencapai 12,5 persen atau menjadi Rp 1.755.000.

Menurut Sintono, mengacu hasil rapat SPSI Jateng dan Nasional, teman-teman buruh menyepakati tuntutan kenaikan UMK sebesar 25 persen. Oleh sebab itu, pihaknya terus mengupayakan dan mendesak pemerintah supaya menerima usulan tersebut.

“Kalau mengacu hasil rapat SPSI Jateng dan Nasional, teman-teman buruh menyepakati tuntutan kenaikan sebesar 25 persen. Ini permintaannya saya turunkan menjadi 12,5 persen saja,” katanya.

Kepala Disnakertrans Grobogan Achmad Haryono mengatakan, dalam rapat tersebut, mayoritas anggota dewan pengupahan menyetujui kenaikan UMK 2019 sebesar 8,03 persen sesuai penghitungan dalam PP 78 tahun 2015. Namun perwakilan dari SPSI Grobogan belum menyepakati angka dalam draf tersebut.

Menurutnya, hasil rapat ini nantinya akan disampaikan pada Bupati Grobogan. Pihaknya juga akan memfasilitasi audensi SPSI dengan bupati terkait tuntutan kenaikan besaran UMK seperti yang diinginkan.

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...