Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Diusulkan ke Provinsi, Pemkab Pati Tunggu Keputusan Gubernur

MuriaNewsCom, Pati – Pemerintah Kabupaten Pati berencana akan menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di tahun 2019. Hanya,  rencana kenaikan itu baru diusulkan ke Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. Terkait keputusannya, diperkirakan akhir November sudah ada jawaban.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Pati Tri Haryama melalui Kabid Hubungan Industrial Hendri Kristiyanto mengatakan, usulan UMK pemkab ke gubernur ada peningkatan dibanding UMK 2018 ini sebesar Rp Rp 1.585.000. UMK 2019 nanti dipastikan meningkat. Terkait kenaikannya, Hendri belum dapat menyampaikannya menunggu keputusan gubernur.

“Keputusan gubernur paling akhir November ini. Lalu Desembernya kami sosialisasikan ke perusahaan-perusahaan di Pati. Yang jelas usulan UMK ke gubernur sudah disetujui dewan pengupahan terdiri dari perusahaan, pekerja, BPS, dan lainnya menyepakati usulan UMK untuk diajukan bupati ke gubernur. Sidang pengupahan dilaksanakan 3 kali,” jelasnya, Sabtu (3/11/2018)

Bupati sudah melayangkan usulan UMK ke gubernur 30 Oktober lalu. Pengusulan Pati ini tercepat kedua kabupaten/kota se Jateng. Ini diapresiasi karena tidak ada kendala dan berjalan secara kondusif.

“Untuk dasar usulan penghitungan UMK itu berdasarkan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” imbuhnya.

Lalu dewan pengupahan melaksanakan sidang penghitungan UMK sebelum diusulkan ke gubernur. Penghitungan itu mengacu dengan rumusan indikator yang mempengaruhi inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Besaran inflasi menurut BPS 2,88 persen sedangkan inflasi pertumbuhan ekonomi 5,15 persen.

“Perhitungan itu ditambah dengan kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) tahun sebelumnya yang belum 100 persen masih ada kekurangan 1,87 persen dimasukkan 2019. Hasil penghitungan itu yang diserahkan ke gubernur. Kami saat ini masih menunggu keputusannya,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Federasi Serikat Pekerja Keadilan Pati, Ahmadi mengatakan saat ini usulan UMK Pati masih di tangan gubernur. Yang jelas, ia ingin jika usulan sudah turun harus diterapkan di perusahaan-perusahaan di Pati. Sebab selama ini masih banyak yang menggaji pekerja tidak sesuai UMK.

“Ketika nanti keputusan UMK Pati turun harus dilaksanakan sesuai ketentuan jangan sampai ada tebang pilih yang dijadikan patokan perusahan besar. Perusahan di bawah standar tidak menerapkan. Pemberlakuan hukum harus ditegakkan jika ada perusahaan yang tidak bayarkan UMK sesuai putusan gubernur,” tandasnya.

Editor : Supriyadi

Comments
Loading...