MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Duh, Audiensi Guru Honorer dengan Bupati Grobogan Diwarnai Mati Lampu

0 540

MuriaNewsCom, Grobogan – Belasan perwakilan guru honorer di Grobogan melangsungkan audiensi dengan Bupati Sri Sumarni, Senin (15/10/2018). Ikut mendampingi Sri Sumarni, Ketua DPRD Agus Siswanto, Kepala Dinas Pendidikan Amin Hidayat, dan Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Padmo.

Acara audiensi yang dilangsungkan di ruang rapat wakil bupati itu sempat terganggu. Hal ini menyusul padamnya aliran listrik sehingga kondisi ruangan jadi gelap. Meski demikian, acara audiensi tetap berlanjut dengan bantuan penerangan lampu emergensi.

Ketua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Grobogan Idang Murdoko menyatakan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam kesempatan itu. Antara lain, adanya batasan usia maksimal 35 tahun dalam penerimaan CPNS tahun ini. “Peraturan ini membuat ribuan guru honorer di Grobogan tak bisa mengikuti tes CPNS karena terganjal usia. Kami berharap agar masalah ini bisa ditinjau ulang,” katanya.

Terkait kondisi itu, Idang mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan Perpu yang bisa mengakomodasi keluhan guru honorer. Ia berharap agar para guru honorer ditingkatkan statusnya menjadi PNS hingga tuntas tanpa tes.

Satu hal lagi, Idang mengharapkan kebijakan Pemkab Grobogan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Soalnya, honor yang diterima para guru honorer dari dukungan APBD saat ini hanya berkisar Rp 200 ribu ditambah honor dari dana BOS yang nilainya relatif kecil.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengaku prihatin  dengan permasalahan yang dihadapi para guru honorer saat ini. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan nasib guru honorer, mulai dari  mengadu kepada Menpan RB  dan anggota DPR RI. Namun sampai saat ini belum mendapatkan titik terang.

“Terkait dengan penghasilan para guru honorer, memang dinilai sangat minim. Saya berjanji akan mengupayakan kenaikan honor atau penghasilan guru honorer,” kata Sri Sumarni.

Terkait dengan upaya menaikkan penghasilan guru honorer itu, Sri mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pihak DPRD. Menurutnya, rencana untuk menaikkan penghasilan itu sudah mendapat lampu hijau dari pihak dewan.

“Mengenai besaran kenaikan belum bisa saya sampaikan. Minimal, saya ingin pendapatannya bisa ditambah dari dana APBD, meski nilainya belum bisa besar,” jelasnya.

Sri menegaskan, besarnya kenaikan penghasilan bagi guru honorer itu tidak bisa dilakukan signfikan. Soalnya, anggaran APBD nilianya terbatas dan juga diperlukan untuk membiayai kegiatan lainnya yang tidak kalah pentingnya. Salah satunya adalah untuk perbaikan infrastruktur jalan milik kabupaten yang masih butuh dana sangat besar.

Editor : Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.