MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

PKB Desak Revisi Perda RTRW Harus Akomodir KLHS Kawasan Kendeng

0 305

MuriaNewsCom, Semarang – Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2009-2029 kini tengah dalam proses revisi. Dalam proses revisi ini, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di kawasan Pegunungan Kendeng harus menjadi perhatian.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah M Hendri Wicaksono mengatakan, pada April 2017 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan KLHS “Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan”.

“Karena perlu dipahami bahwa KLHS dalam RTRW adalah untuk merekomendasikan pemanfaatan dan pengelolaan sebuah kawasan secara berkelanjutan. Yakni dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, pencegahan, terutama untuk wilayah-wilayah tertentu yang menjadi ajang sengketa dan konflik akses sumber daya alam,” katanya dalam rilis yang diterima MuriaNewsCom, Kamis (27/9/2018).

Dengan melihat urgensi dari KLHS tersebut, menurut dia, konsekuensinya raperda ini harus juga memperhatikan seluruh KLHS yang ada. Apalagi berdasar KLHS  tersebut, ada temuan bahwa beberapa kebijakan, rencana, dan program (KRP) ada yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan hidup.

“Sebab KLHS merupakan salah satu instrumen untuk pencegahan pencemaran, atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” jelas Anggota Komisi C DPRD Jateng ini.

FPKB sendiri, kata dia, telah mengajak semua kalangan untuk berdiskusi mengenai raperda RTRW tersebut.

“Kami ajak para stakeholders untuk ikut mengkritisi raperda ini, sebelum dilakukan finalisasi. Agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah besar bagi kehidupan warga dan lingkungan Jawa Tengah,” ujarnya.

RTRW, lanjut dia, juga harus mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem lingkungan.

“Sehingga dapat memunculkan RTRW yang bisa memunculkan alternatif-alternatif rekomendasi kebijakan,” beber ketua Garda Bangsa PKB Jateng ini.

Di sisi lain, imbuh dia, dalam membahas raperda RTRW ini juga harus menengok kepada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.

“Dalam implementasinya masih terdapat kendala. Misalnya konflik antara UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan UU Nomor 27 jo UU Nomor1 Tahun 2014 terkait RTRW,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.