Kamis, 28 Maret 2024

Anggota DPRD Kudus Sesalkan Pengalihan Anggaran Hibah Guru Madin

Dian Utoro Aji
Sabtu, 22 September 2018 16:23:52
Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus M Nur Khabsyin. (MuriaNewsCom)
Murianews, Kudus – Anggota DPRD Kudus M. Nur Khabsyin sesalkan pengalihan anggaran hibah guru madin. Ia menilai anggaran hibah tersebut seharusnya jangan sampai dicoret atau dialihkan. Karena guru madin sudah menunggu cairnya dana tersebut. Anggota DPRD Fraksi PKB ini menilai seharusnya anggaran tersebut tetap dicairkan. Apalagi ada program Bupati dan Wakil Bupati Kudus terpilih tentang kesejahteraan guru. Tidak hanya guru madin saja, melainkan kesejahteraan guru MI , MTS swasta, hingga guru GTT di SD dan SMP. “Saya sempat terkejut anggaran hibah guru madin dialihkan ke pos lain. Anggaran tersebut dialihkan ke pembelian CT scan dan mikroskop mata Rp 16 miliar di RSUD Kudus,” jelasnya. Ia mengatakan, anggaran untuk pembelian tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Apalagi tahun ini banyak kegiatan fisik dari DBHCHT tidak bisa dilaksanakan karena adanya regulasi baru. “Seharusnya bisa dianggarkan melalui DBHCHT kan bisa, tanpa harus mengambil dari anggaan hibah bagi guru madin,” ungkapnya. Sebelumnya, guru madin yang tergabung dalam Forum Komunikasi Diniuah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Kudus menyampaikan keluhan kepada Noor Khabsyin Anggota DPRD Fraksi PKB. Ribuan guru madin menelan kekecewaan, karena alokasi tunjangan guru madin sebesar Rp 18 miliar gagal cair. “Terus terang kami kecewa. Harapan kami untuk bisa mendapatkan tunjangan kembali pupus tahun ini,” ujar Noor Hadi, Ketua FKDT Kabupaten Kudus. Ia mengatakan, pihaknya bersama guru madin sudah berusaha menyampaikan persoalan tunjangan kepada pemerintah daerah. Hanya saja, jawaban yang diperoleh belum memuaskan. Oleh karena itu, Noor Hadi mengaku kecewa. “Pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan dana tersebut cukup lancar sehingga masing-masing guru bisa memperoleh tunjangan Rp 900 ribu per tahun. Sementara, pada tahun anggaran 2018, alokasi dana yang sudah ada dalam APBD murni, gagal dicairkan.  Bahkan pada RAPBD Perubahan alokasi anggaran yang sudah ada justru dipangkas,”tandasnya. Editor: Supriyadi

Baca Juga

Komentar