Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Duh, Banyak Perangkat Desa di Grobogan Nunggak Pembayaran Iuran JKN

MuriaNewsCom, Grobogan – Kasus tingginya tunggakan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Grobogan ternyata tidak dilakukan oleh peserta dengan kategori mandiri saja. Tetapi banyak juga perangkat desa yang menunggak pembayaran iuran JKN kategori Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNP).  Hal itu terungkap dalam acara rekonsiliasi BPJS yang dilakukan Kantor Layanan Operasional Kabupaten (KLOK) BPJS Grobogan di gedung Riptaloka, Senin (17/9/2018).

Kepala Kantor Layanan Operasional Kabupaten (KLOK) BPJS Grobogan Theresia Dian Pramudita mengatakan, rekonsiliasi diperlukan untuk mencocokkan data jumlah perangkat yang belum membayar iuran dan kemungkinan adanya perubahan data peserta. Perubahan data bisa disebabkan meninggal dunia, atau sudah tidak lagi menjabat sebagai perangkat desa.

“Pendataan ulang ini dilakukan pada data di seluruh desa Kabupaten Grobogan, sejumlah 273 desa. Pelaksanaannya kita lakukan bertahap selama beberapa hari. Dari rekonsiliasi ini nanti akan ketahuan data riil terbaru. Jumlah perangkat desa se-kabupaten yang jadi peserta JKN sekitar 1.400 orang,” katanya.

Menurutnya, selain perbaharuan data, penataan ulang itu juga pada pemayaran iuran. Yakni, iuran sejak perangkat desa tersebut didaftarkan menjadi peserta JKN hingga saat ini akan dicocokan dengan data milik BPJS.

‘’Dari beberapa desa banyak beralasan kalau pembayaran bisanya dilakukan dua bulan sekali, bukan tiap bulan. Itu karena menunggu pencairan penghasilan tetap (siltap) mereka,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti menyatakan, pihaknya mengapresiasi adanya kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan BPJS tersebut. Dengan kegiatan itu akan diketahui data terbaru mengenai kepesertaan JKN dari perangkat desa. Setelah rekonsiliasi selesai dilakukan, pihaknya akan meminta data dari BPJS yang akan digunakan sebagai untuk mengambil langkah selanjutnya.

“Kita akan mendukung upaya dari BPJS yang berkaitan dengan perangkat desa. Termasuk adanya tunggakan iuran JKN akan kita bantu selesaikan,” jelasnya.

Daru menyatakan, iuran JKN besarnya 5 persen dari penghasilan perangkat desa. Dari jumlah ini, sebanyak 3 persen ditanggung desa dan 2 persennya tanggunggan peserta atau perangkat desa.

Dari pihak desa sebenarnya sudah menganggarkan dana untuk iuran JKN melalui APBDes. Anggarannya diambilkan dari alokasi dana desa (ADD) yang didapat masing-masing desa.

Editor : Supriyadi

Comments
Loading...