Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Istana Sebut Vaksin MR Penuhi Prasyarat Keadaan Darurat

MuriaNewsCom, Jakarta – Kontroversi tentang penggunaan vaksi Measles Rubella (MR) terus berlanjut. MUI mengeluarkan fatwa haram pada 20 Agustus 2018 lalu yang menyebut vaksin tersebut mengandung babi. Meski demikian di beberapa daerah proses vaksinasi terus berlanjut.

Bahkan kalangan Istana Negara menyebut jika vaksinasi MR memenuhi unsur darurat, sehingga diperbolehkan.

Dalam siaran pers yang diterima MuriaNewsCom, Sabtu (15/9/2018) Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Abdul Ghoffarrozin mengatakan, ada banyak keadaan obyektif yang menunjukkan tingkat bahaya penyakit rubella yang akan dialami anak usia 9-15 tahun, jika tidak mendapatkan imunisasi vaksin MR.

Menurut dia, dalam pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki, keadaan perubahan dari daging babi ke dalam bentuk lain, sudah menjadi alasan perubahan sebuah hukum dari semula haram menjadi halal.

Selain itu, adanya sebuah kekhawatiran tentang kejadian penyakit berat, itu sendiri sudah termasuk menjadi prasyarat keadaan darurat.

“Sedangkan dalam pandangan Madzhab Syafii, mengingat potensi dan bukti bahaya pengabaian vaksin MR, maka keadaan tersebut sudah termasuk keadaan darurat,” jelasnya.

Ia menyatakan, dalam perumusan hukum fiqh sebagai cara untuk mendapatkan pencapaian maksud disyariatkan agama mencakup 5 hak dasar manusia (al-dlaruriyyat al-khamsah). Yakni hifdzh al-din (menjaga agama), hifdzh al-nafs (menjaga jiwa), hifdzh al-‘aql (menjaga akal sehat), hifdzh al-nasl wa al-‘irdl (menjaga keturunan dan harga diri) dan hifdzh al-mal (menjaga harta benda).

Kelima hak dasar tersebut menjadi rujukan utama dalam memberikan hukum fiqh, termasuk kepada hukum yang semula (hukum asal) sudah jelas halal dan haramnya. Menurutnya, pembahasan vaksin MR merupakan bagian dari upaya pemenuhan hifdzh al-nafs dan hifdzh al-nasl wa al-‘irdl.

“Keduanya menjadi bahan pertimbangan utama dalam hal hukum penggunaan vaksin MR. Bila ditemukan dalil (dasar argumentasi, nash atau non-nash) yang menjadikannya berstatus darurat (dlaruriy), maka hukum asal keharaman menjadi patut dipertimbangkan,” katanya.

Dalam posisi yang memenuhi prasyarat darurat, pemerintah bukan hanya saja diperbolehkan memberikan vaksin MR kepada warga negara, bahkan menurutnya hukumnya menjadi wajib, jika merujuk kepada pendapat mayoritas adalah wajib.

“Tentu saja dengan persyaratan harus dilakukan dengan sosialisasi yang baik,” katanya.

Keadaan darurat adalah keadaan ad hoc (sementara) dan akan hilang bilamana alasan daruratnya telah hilang. Pada saat bersamaan, semua pihak yang berwenang atau berkompeten tetap memiliki kewajiban untuk berusaha agar alasan darurat dapat dihilangkan, menuju ke hukum asal sebuah keadaan.

”Karena itu, pemerintah harus mengusahakan agar komponen babi dalam vaksin MR dapat digantikan unsur lain yang halal,” paparnya.

Ia juga menyebut, vaksin MR memberi tantangan dan pembelajaran penting bagi umat Islam. Pembuatan vaksin MR dan berbagai vaksin lain banyak dilakukan di negara-negara dan orang-orang yang memang tidak keterkaitan dengan tingkat hukum halal dan haram.

Selain itu, dua hewan yang banyak menjadi bahan pembuatan vaksin adalah babi dan monyet. Keduanya bukan merupakan binatang yang halal menurut hukum fiqh.

“Ini tantangan umat Islam yang sungguh penting dicermati. Sedangkan pembelajaran yang perlu dipetik adalah perkembangan fiqh yang kian luas dan membutuhkan kompetensi,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...