Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

BPKAD Jateng Lakukan Sensus Barang Milik Daerah di Pati

MuriaNewsCom, Pati – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah melakukan sosialisasi sensus penataan barang milik daerah kepada jajaran pendidikan SMA,SMK, dan SLB se-Karesidenan Pati, Jumat (24/8/2018). Hal ini agar pihak sekolah benar-benar memperhatikan agar barang milik daerah yang ada di sekolah tersebut, segera diinventarisasikan.

Bagian Aset BPKAD Jateng Wawan Listia Adi mengatakan, penataan asset milik daerah itu tidak hanya yang ada di pemerintahan, tetapi semua instansi yang diberikan kucuran dana dari APBN. Dalam hal ini, sekolah juga menjadi salah satu target untuk penataan barang tersebut.

“Kami bekerjasama dengan Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Jawa Tengah yang berada di wilayah Karesidenan Pati ini memang sengaja untuk mengajak para pemangku sekolah agar melakukan sensus barang milik daerah. Ini  merupakan amanat besar agar barang-barang itu nantinya tidak disalah gunakan,” ungkapnya usai memberikan sosialisasi di Bakorwil Pati, Jumat (24/8/2018).

Lebih lanjut, sejak jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat itu dialihkan ke BP2MK, maka seluruh asset yang dulunya berada di Kabupaten/Kota, saat ini sudah menjadi kewenangan pihak Provinsi. Sehinga, sensus asset itu tetap dilakukan untuk menyamakan pencatatan antara yang ada di sekolah dengan yang ada di Provinsi.

Peserta sosialisasi sensus pencatatan barang milik daerah nampak antusias. (MuriaNewsCom/Cholis Anwar)

“Ini memang tidak mudah. Tetapi kami sudah mendatangkan para guru yang bekerja di bagian pendataan asset sekolah untuk kami berikan pembinaan. Dengan begitu, mereka akan bisa melakukan pendataan sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya.

Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Bahwa sensus ini adalah untuk mencatat aset yang bertambah, pencatatan kondisi aset yang berubah, maupun perubahan lokasi aset. Ke tiga parameter ini akan menjadi input data utama sehingga diharapkan didapatkan jumlah dan kondisi aset yang real.

“Sehingga kedepannya dapat dijadikan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah yang menyangkut aset serta dapat disajikan secara akuntabel kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam proses audit tahunan laporan keuangan pemerintah daerah,” tutupnya.

Editor : Supriyadi

Comments
Loading...