Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

11 Parpol di Pati Belum Serahkan Perbaikan Berkas Bacaleg ke KPU

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati mengimbau kepada para pimpinan partai politik (parpol) yang melakukan perbaikan berkas pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Pati, untuk  segera diserahkan ke KPU. Ini lantaran, hari ini (31/7/2018) adalah batas akhir perbaikan.

Ketua KPU Pati Much Nasich mengatakan, waktu batas akhir penerimaan berkas hasil perbaikan bagi parpol yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) adalah pada pukul 24.00 Wib nanti. Pihaknya berharap, sampai pada waktu yang ditentukan tersebut, semua berkas sudah diterima oleh KPU.

“Perlu diingat bahwa hari ini adalah batas akhir penyerahan hasil perbaikan berkas yang sebelumnya sudah diberikan ke kami. Sehingga, kami harap para pimpinan parpol segara datang ke kantor untuk memberikan berkas tersebut untuk selanjutnya kami teliti ulang,” ungkapnya, Selasa (31/7/2018).

Sampai pada  siang tadi, partai yang sudah resmi memberikan berkas hasil perbaikan ada lima, yakni PBB, Garuda, Demokrat PKB dan PKPI. Semantara yang lainnya masih bekum. Tetapi, kemungkinan partai lain untuk datang sore ini, akan lebih banyak lagi.

“Masih ada 11 partai yang akan kami tunggu hingga akhir perbaikan berkas Selasa (31/7). Partai yang masih perbaikan itu telah berkonsultasi dengan KPU supaya dalam penyampaian berkas perbaikan bisa dinyatakan lengkap. Karena parpol hanya diberikan waktu sekali perbaikan. Jika tidak lengkap bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS),” tegasnya.

Selain itu, Nasich mengaku pada proses penetilian berkas bacaleg yang didaftarkan parpol sebanyak 643, ada satu mantan narapidana (napi) kasus korupsi. Berkas bacalek tersebut dikembalikan karena TMS. Sebab sesuai PKPU 20/2018 melarang mantan napi kasus krorupsi, narkoba, dan pelecehan seksual menjadi caleg.

“Sudah ketentuannya parpol membuat pakta integritas membuat pernyataan tidak menyertakan mantan napi dari kasus korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual. Satu bacaleg mantan napi itu boleh digantikan dengan lainnya pada masa perbaikan,” tutupnya.

Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.