Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Akses untuk Disabilitas Minim, Anggota DPRD Grobogan Sentil Eksekutif

MuriaNewsCom, GroboganSorotan terhadap minimnya akses disabilitas di tempat publik di Grobogan dilontarkan anggota DPRD Grobogan. Tepatnya, saat ada rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Grobogan, Senin (30/7/2018).

Sorotan itu terlontar saat pembahasan anggaran pada Dinas Kesehatan Grobogan. Dalam anggaran 2019, dinas sosial merencanakan untuk memberikan sejumlah bantuan peralatan bagi penyandang disabilitas.

“Kita mendukung adanya pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas. Tetapi, hak-hak mereka juga harus diperhatikan. Salah satunya menyediakan akses bagi mereka di tempat pelayanan dan ruang publik,” tegas Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo.

Menurutnya, aturan tersebut sudah dituangkan dalam UU No 19 tahun 2011 tentang pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Dalam aturan itu salah satunya menyebutkan perlunya menyediakan akses disabilitas di sejumlah tempat pelayanan dan ruang publik.

“Hal ini hendaknya diperhatikan. Jangan sampai pemerintah sudah memberikan bantuan, tapi hak-hak pemenuhannya seperti akses untuk mereka malah diabaikan,” sambungnya.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto juga sepakat dengan HM Nurwibowo. Agus mengatakan, pembangunan di Kabupaten Grobogan harusnya memerhatikan aspek pemberian hak pada semua warga, tanpa terkecuali. Dia berharap, program pembangunan tak hanya bersifat statis, namun juga harus mengedepankan konsep dinamis.

“Hal ini bertujuan supaya program pembangunan maupun pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak pada penyandang disabilitas tidak hanya terjadi seketika itu saja. Tapi, dapat dinikmati terus secara berkesinambungan,” katanya.

Sentilan dari wakil rakyat itu seketika langsung ditindaklanjuti Sekda Grobogan Moh Sumarsono yang memimpin jajaran eksekutif dalam rapat pembahasan KUA-PPAS tersebut. Saat itu juga, Sumarsono langsung memerintahkan Kabag Umum Pemkab Grobogan untuk merencanakan pembuatan akses untuk penyandang disabilitas di beberapa titik. Antara lain di kantor Setda, pendapa kabupaten dan rumah dinas bupati.

“Pak Kabag Umum kebetulan juga ada di ruangan rapat ini. Saya minta agar masukan ini segera ditindaklanjuti,” kata Sumarsono.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Sosial Grobogan Andung Sutiyoso menambahkan, jumlah penyandang disabilitas tercatat ada 9.275 orang yang tersebar di 19 kecamatan. Pihaknya sudah pernah mengirimkan surat pada pimpinan OPD untuk menindaklanjuti UU No 19 tahun 2011 itu. Menurutnya, saat ini beberapa fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas sudah menyediakan akses bagi disabilitas.

’’Kami sudah lama menyurati pimpinan OPD-OPD untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut. Dalam aturan tersebut, instansi yang berkaitan pelayanan masyarakat dan ruang terbuka publik wajib memiliki akses untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas,’’ ujarnya.

Editor: Supriyadi

Comments
Loading...