Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

33 Warga Asing Diusir dari Jateng, Kebanyak dari China dan Jepang

MuriaNewsCom, Pekalongan – Sebanyak 33 warga negara asing (WNA) dideportasi dari wilayah Jawa Tengah selama tahun 2018. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan KAM Jawa Tengah mencatat, puluhan wrga asing itu meyalahi sejumlah perizinan keimigrasian.

Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Jateng Ramli HS di Pekalongan, Rabu (25/7/2018), mengatakan bahwa dalam kurun beberapa bulan terakhir ini, kanwil telah memprojustisia 6 kasus tindak pidana keimigrasian.

“Adapun yang sudah kami kenai tindakan administrasi kemigrasian dan diusir ada 33 orang. Mereka antara lain berasal dari Korea, Jepang, dan China yang datang ke Indonesia melalui kantor Keimigrasian Pemalang, Semarang, Solo, Wonosobo, dan Cilacap,” katanya dilansir Antara Jateng.

Ia mengatakan, untuk mengantisipasi penyalahgunaan perizinan keimigrasian maka Kanwil akan melakukan kerja sama dengan instansi lain seperti pemerintah daerah di Jateng.

Kanwil, kata dia, mengimplementasikan pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan perlunya adanya pengawasan orang asing baik di tingkat pusat, provinsi, dan daerah atau tingkat kecamatan.

“Kami menyadari bahwa imigrasi tidak bisa secara langsung mengetahui keberadaan aktivitas orang asing karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan kantor. Oleh karena, kami memberdayakan aparatur terkait yang terkoordinasi dengan pengawasan orang asing yaitu antara lain dengan para camat untuk melaporkan adanya dugaan orang asing yang melakukan keresahan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Kanwil Kemenkumham juga akan melibatkan aparat keamanan seperti Polri dan Tentara Nasiona Indonesia (TNI). Ia mengatakan aparatur kecamatan ini adalah petugas terdepan yang paling mengetahui aktivitas usaha dan keberadaan orang asing di daerah.

“Kami berharap para camat ini memberikan pemahaman pada aparatur yang di bawahnya yaitu kepala desa dan lurah untuk melaporkan atau mengimformasikan terhadap keberadaan orang asing yang dicurigai,” terangnya.

Menurut dia, secara berjenjang kecamatan melaporkan pada keimigrasian setempat, agar dapat terdeteksi dini terhadap keberadaan orang asing yang diduga ada kecenderungan menyalahi perizinan keimigrasian.

“Adapun sepanjang masalah penyalahgunaan perizinan kemigrasian, itu sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menuntaskan kasusnya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Comments
Loading...