Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Wakil Ketua PPP Sragen Dicoret KPU dari Daftar Caleg

MuriaNewsCom, Sragen – Separuh lebih berkas pencalonan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di KPU Sragen belum memenuhi syarat (BMS) dan harus dikembalikan. Dari 519 bakal caleg yang didaftarkan parpol, hanya 114 berkasnya yang sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

Bahkan satu bakal caleg dicoret KPU Sragen karena diketahui sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Bacaleg yang dicoret itu yakni Mahmudi Tohpati, yang didaftarkan oleh PPP. Mahmudi Tohpati tercatat sebagai Wakil Ketua DPC PPP Sragen.

Mahmudi Tohpati diketahui pernah menjadi napi kasus korupsi dengan ancaman hukuman lima tahun. Ia diketahui bersama 16 anggota DPRD Sragen periode 1999-2014 divonis melakukan korupsi berjamaah terhadap persetujuan Perda APB yang mengalokasikan dana purnabakti.

Langkah ini dilakukan KPU setelah melakukan verfikasi berkas pencalonan bacaleg. Ketua KPU Sragen Ngatmin Abbas menyebut, hal ini melanggar PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur mantan napi korupsi, bandar narkoba dan pelecehan seksual dilarang nyaleg.

” da satu caleg yang TMS (tak memenuhi syarat), dari PPP. Atas nama Mahmudi Tohpati. Kami sudah klarifikasi ke Pengadilan Negeri dan kami diberi putusannya,” katanya pada wartawan.

Ia meminta kepada PPP untuk segera melakukan penggantian bakal calon. Parpol diberi waktu 10 hari setelah diumumkan.

Sementara itu dari hasil penelitian berkas pencalonan 518 caleg lainnya, 404 caleg dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan hanya 114 caleg yang sudah memenuhi syarat (MS).

Hasil penelitian dokumen pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sragen tersebut disampaikan KPU kepada perwakilan dari 16 partai politik (parpol) di KPU Sragen, Sabtu (21/7/2018).

Data di KPU Sragen, bacaleg yang BMS karena beberapa faktor. Seperti belum menyerahkan surat keterangan kesehatan dan bebas narkoba, SKCCK ali, legalisir ijazah ataupun belum mengumpulkan foto.

Ratusan bacaleg yang BMS ini diberi waktu sampai 31 Juli untuk melakukan perbaikan. Jika sampai batas akhir belum melakukan perbaikan, waktu bacaleg tersebut akan dicoret.

Dikutip dari Solopos.com. Mahmudi Tohpati mengakui dari 28 caleg PPP hanya dirinya yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi dengan ancaman 5 tahun. Mahmudi nekat mendaftar sebagai caleg dari PPP karena hak politiknya tidak dicabut negara.

Dia menilai larangan mantan napi koruptor menjadi caleg  itu hanya diatur dalam PKPU dan status PKPU berada di bawah UU.

“Selama ini hak politik saya tidak dicabut sehingga saya tetap berhak mencalonkan diri dalam Pemilu 2019. Selama pengadilan tidak mencabut hak politik saya, saya masih punya hak apa pun. Di pengadilan menyatakan napi yang sudah menjalani hukuman hak politiknya dikembalikan. Kalau saya dicoret dari pencalonan, saya akan mengadu ke Panwaslu,” ujarnya.

Editor : Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.